Soal Pansus Haji DPR, Pengasuh Ponpes Buntet Cirebon: Judi Online Kenapa Tidak Dipansuskan?

Jakarta, tvOnenews.com - Panitia Khusus Angket Ibadah Haji atau Pansus Haji telah dibentuk oleh DPR RI.

Pengasuh Pondok Pesantren Alinarah Buntet Cirebon KH Adib Rofiuddin Izza memandang Pansus Haji ini kental dengan aroma politis.

"Kalau saya lihat fenomena dari keseluruhan, masalah, Pansus itu lebih besar unsur politisnya. Jadi saya pikir kalau masalah haji itu, ya, jangan dipolitisirlah," ujar KH Adib di Cirebon, Jumat (19/7/2024). 

Kiai Adib kemudian mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji 2024 tergolong sukses. 

Apresiasi terhadap penyelenggaraan haji ini, kata dia, bukanlah berdasarkan pandangan subjektif dirinya. 

Namun didapat dari hasil obrolan dengan sejumlah konsultan haji. 

Baca Juga

Bukan Sekadar Pajangan, Dedi Mulyadi Sebut Budaya Cirebon Bisa Jadi Mesin Pencetak Uang

Bahkan tak hanya soal penyelenggaraan, Kiai Adib juga berdiskusi perihal pembentukan Pansus Angket Haji ke para konsultan haji. 

Dari tabayyun yang dilakukannya, gambaran yang diperolehnya maka ia menilai, pembentukan Pansus Haji beraroma politis. 

"Saya nanya bukan-bukan kepada 10-20 orang. Beberapa konsultan saya tanya, beberapa tim-tim saja saya tanya. Semuanya sama, jadi kesimpulannya, ya, politis sekali," ujarnya.

Namun Kiai Adib juga mengakui memang pasti ada kekurangan dalam penyelenggaraan haji 2024.

Akan tetapi itu amatlah normal.

"Ya tentunya kalau masalah kekurangan pasti ada. Dimanapun pasti ada yang namanya kelemahan dan kekurangan, tidak ada sesuatu yang sempurna, tidak akan ada.,” jelasnya.

“Tapi paling tidak itu mendekati kesempurnaan. Paling tidak antara baik dan tidaknya lebih banyak baiknya. Kan, begitu," sambungnya.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dipersoalkan oleh Pansus, salah satunya tentang Mina.

Mengenai Mina, Kiai Adib menyebut bahwa memang sempit. Sehingga kepadatan di tenda-tenda memang tidak bisa dihindari. 

"Kalau kita bicara Mina, wong Mina tempatnya segitu kok, tempat cuman segitu-gitunya. Apalagi, kan, Pemerintah Saudi di Mina itu membangun tempat permanen, jadi semakin sempit," kata Kiai Adib.

Kiai Adib juga memandang banyak hal yang sebetulnya harus mendapat perhatian serius dari DPR untuk dipansuskan.

Salah satunya kata Kiai Adib perihal judi online. 

Sementara haji, menurut Kiai Adib bukanlah sebuah hal yang mendesak.

"Ada judi online, kenapa enggak (dipansuskan)? Kira-kira begitulah. Atau Garuda yang pelayanannya yang banyak delay-delay kayak gitu. Tegur itu mestinya, kalau kita mau bicara objektif," tandasnya. (put)