Amien Rais Kaget dan Marah Muhammadiyah Terima Tawaran Tambang, Ajak Istighfar Karena Itu Penuh Racun dan Berbisa

Misalnya ormas keagamaan tersebut mempunyai perseroan terbatas (PT) atau CV sebagai syarat mengelola IUP.

"Tetapi bukan (diberikan kepada) ormasnya, (melainkan) badan usaha yang ada di ormas itu, baik koperasi maupun PT dan CV dan lain-lain," katanya.

"Jadi, kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu. Tidak. Kalau memang berminat, ada keinginan, regulasinya sudah ada," lanjutnya.

Kemudian Nahdlatul Ulama akhirnya menerima tawaran tersebut.

Kini, PP Muhammadiyah kabarnya juga akhirnya memutuskan menerima tawaran kelola tambang itu.

Keputusan tersebut berawal dari ungkapan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas.

Baca Juga

BPS DIY Jelaskan DTSEN dan Desil: Data Dinamis, Bukan Label Kemiskinan

Namun, saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut enggan menjawab.

Sementara, Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief mengatakan PP Muhammadiyah akan segera mengumumkan secara resmi soal sikap lembaga perihal izin konsesi tambang.

"Nanti aja yang resmi saja, ya. Nanti diumumkan. Nanti aja minggu resminya," tandasnya.

PP Muhammadiyah langsung membahas soal konsesi tambang dan beberapa program strategis lainnya melalui gelaran konsolidasi nasional.

PP Muhammadiyah membicarakan soal konsesi tambang di gelaran konsolidasi nasional di Masjid Walidah Dahlan, kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Acara yang diadakan PP Muhammadiyah berlangsung secara tertutup dan hanya dilakukan pihak internal.

Pada hari ini, Minggu (28/7/2024) Muhammadiyah dikabarkan akan memberikan pernyataan resmi mengenai tawaran kelola tambang dari pemerintah.

"Mohon maaf kalau tidak bisa mengikuti, namun akan dibuatkan konferensi pers,"Kepala Kantor PP Muhammadiyah Arif Nur Kholis. (put)