Menteri Bahlil mendorong agar masyarakat daerah juga menjadi pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Sehingga, ada peluang agar UMKM dan koperasi juga bisa mengelola tambang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, putusan MK hanya mengatur tata cara pemberian IUP prioritas, bukan membatalkan kebijakan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan, telah menerima instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeksekusi hasil evaluasi tersebut.
Ia menekankan Prabowo tidak akan tunduk pada intervensi apa pun dalam menentukan kebijakan, termasuk terkait izin usaha pertambangan (IUP) yang saat ini tengah ditinjau.
Insiden asap di kawasan pertambangan PT Antam Tbk, yang berlokasi di Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih diselidiki Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).Â
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan ada 23 izin tambang yang berada di kawasan terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kebijakan pemerintah mencabut lebih dari 2.000 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dinilai para akademisi sebagai manuver besar yang menandai perubahan mendasar dalam tata kelola Minerba.
Membangun industri pertambangan yang berkelanjutan bukan sekadar soal menambang sumber daya, tapi juga memastikan implementasi tata kelola pertambangan dijalan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa perpanjangan IUPK akan diberikan selama ketersediaan cadangan dan dilakukan evaluasi setiap sepuluh tahun.
Menteri Bahlil mengungkap hingga saat ini terdapat 44 perusahaan yang mengajukan pembukaan kembali izin yang dibekukan oleh pemerintah. Empat di antaranya telah dibuka.
Bahlil menjalin komunikasi dengan PP Muhammadiyah untuk membahas konsesi tambang yang akan diberikan setelah sebelumnya dengan Nahdlatul Ulama (NU) tuntas.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto melayangkan laporan terhadap 73 akun media sosial ke Bareskrim Polri, pada Kamis (13/8/2026), terkait pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong atau hoaks.
Lisa Mariana bereaksi keras karena namanya kembali dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi yang sempat menyeret mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.