Ini Capaian-capaian BPJPH yang Jadi Bagian Legasi Terbaik Kemenag
- Kemenag RI
Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Aqil Irham membeberkan berbagai capaian penting dan strategis BPJPH merupakan bagian dari legasi terbaik Kemenag dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
"Berbagai capaian penting dan strategis BPJPH adalah bagian dari legasi terbaik atas kinerja Kemenag dan juga Menag khususnya dalam menghadirkan layanan publik secara profesional, akuntabel, inovatif, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat luas," kata Aqil dalam keterangan yang diterima tvOnenews.com di Jakarta pada Jumat (11/10/2024).
Ia kemudian menjelaskan bahwa saat awal dirinya diberi tugas memimpin BPJPH oleh Gus Men, saat itu regulasinya sudah ada namun perlu disempurnakan dan harus segera diimplementasikan.
“Lekas melaksanakan amanat Undang-undang untuk mewujudkan afirmasi pemerintah bagi UMK, “ jelasnya.
“Melalui kemudahan sertifikasi halal Self Declare dengan pendampingan dan pembiayaan fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal gratis bagi UMK," sambungnya.
Kemudian Aqil menjelaskan, selain memperkuat regulasi, BPJPH juga melakukan berbagai upaya strategis lain.
Hal-hal itu diantaranya penyusunan standar, penetapan tarif yang jauh lebih murah, penetapan label halal, penguatan kerja sama JPH di dalam dan luar negeri, sosialisasi dan pembinaan JPH, hingga penetapan Label Halal Indonesia yang berlaku secara nasional.
Kemudian, ia juga mengatakan, BPJPH melakukan terobosan melalui penetapan label halal dengan branding kelembagaan sekaligus mendorong sosialisasi kewajiban sertifikasi halal secara masif.
Hal ini terbukti dengan adanya serangkaian kegiatan sosialisasi, edukasi, publikasi, dan bahkan fasilitasi JPH dalam sejumlah kegiatan yang bernama Wajib Halal Oktober (WHO).
“Edukasi WHO yang masif di ribuan titik secara serentak dengan melibatkan berbagai stakeholder pusat dan daerah itu bahkan membuahkan penghargaan rekor MURI,” katanya.
Aqil kemudian mengatakan, penguatan ekosistem layanan juga menunjukkan capaian signifikan.
“Pada 2022, baru ada 3 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Namun selang dua tahun, 2024 ini telah berdiri 79 LPH yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, sekaligus perbanyakan SDM Auditor Halal yang saat ini berjumlah 1.740 orang,” tandasnya.
Kata Aqil, ini tujuannya untuk memudahkan dan mendekatkan layanan kepada pelaku usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
"Kalau LPH-nya sedikit dan lokasinya jauh, tentu konsekuensi proses sertifikasi halal menjadi lebih mahal dan lebih lama. Itulah kenapa kami terus mempercepat asesmen LPH dan mendorong berdiri lebih banyak LPH dan tersebar di seluruh wilayah," jelasnya.
Menurutnya, upaya perbanyakan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) ini membuahkan hasil sangat signifikan.
Setidaknya saat ini telah berdiri 269 LP3H yang tersebar di seluruh provinsi.
Sementara untuk memperkuat SDM ekosistem JPH, BPJPH juga terus mendorong berdirinya lebih banyak Lembaga Pelatihan JPH, di mana saat ini telah ada 18 lembaga.
“Percepatan ini berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru. Tercatat 120 ribu lebih orang berperan sebagai SDM yang terlibat langsung dalam proses bisnis layanan sertifikasi halal, baik itu sebagai auditor halal, penyelia halal, pendamping Proses Produksi Halal (PPH), juru sembelih halal, dan sebagainya,” jelasnya.
Sementara untuk P3H sendiri saat ini telah ada sebanyak 107.566 orang.
Aqil juga mengatakan, penerapan layanan sertifikasi halal berbasis digital melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) juga terus dikembangkan dengan penggunaan artificial intelligent (AI) dan blokchain dalam sistem pendaftaran sertifikasi halal.
“Selain menghadirkan kemudahan, digitalisasi sistem Sihalal juga sangat mendukung dan memudahkan inovasi dan pengembangan ekosistem halal yang memenuhi prinsip traceability,” katanya.
Kata Aqil, terhitung sejak 2019 hingga 2024, tercatat layanan sertifikasi halal BPJPH menghasilkan 5.302.257 produk bersertifikat halal.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.365.892 produk bersertifikat itu melalui skema self declare,” jelasnya.
Sementara berdasarkan hasil survei layanan, Aqil mengatakan, Indeks survei kepuasan layanan BPJPH yang dilaksanakan oleh BRIN meningkat setiap tahunnya, mulai 84,46 (2021), 88,1 (2022), 85,56 (2023), dan 89,12 (2024).
“Tahun 2023 lalu, Indonesia berhasil masuk 3 besar pada the Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023 yang dirilis DinarStandard Desember 2023 lalu, naik satu peringkat dari tahun 2022,” ujarnya.
Sedangkan sektor halal food Indonesia naik dari peringkat 4 di tahun 2020-2021 menjadi peringkat 2 pada tahun 2022-2023.
Hasil positif tersebut menurut Aqil, tidak terlepas dari berbagai upaya strategis BPJPH dalam penguatan ekosistem halal.
Dalam SGIE Report 2023 disebutkan, Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan besar terhadap UMKM lintas sektor.
Pada 2022, BPJPH memperoleh dua rekor MURI atas kegiatan sosialisasi Wajib Halal di 1.012 titik lokasi secara serentak, dan pelatihan serentak dengan peserta terbanyak yang diikuti 20.000 calon P3H.
Kemudian, Desember 2023 lalu, BPJPH mendapatkan dua Top Digital Awards 2023, yakni Top Digital Implementation 2023 dan TOP Leader on Digital Implementation 2023 bagi Kepala BPJPH.
Pada September 2024 lalu, BPJPH juga menerima penghargaan sebagai 7 Most Popular Brand of the Year 2024 kategori Lembaga Negara, bersama OJK, BI, LPS, TNI, KPU dan POLRI.
Kemudian, BPJPH juga menerima penghargaan Internasional Global Islamic Finance Awards (GIFA) Championship Award on Halal Certification. Selain itu, sejumlah penghargaan bergengsi yang lain juga diterima BPJPH.
Aqil mengaku bersyukur atas semua capaian namun tantangan dan kompetisi industri halal global juga semakin besar.
“Sehingga, capain yang ada justru harus dijadikan cambuk untuk terus bekerja dan berkinerja secara lebih baik lagi," tutup Aqil. (put)
Load more