Ketum PBNU: Humanitarian Islam Adalah Pesan Ilahi

Pembukaan konferensi Humanitarian Islam dihadiri oleh Sekretariat Liga Muslim Dunia (MWL) Asia Tenggara Abdurrahman Al-Khayyat, perwakilan duta besar negara sahabat, beserta sejumlah menteri, antara lain Menteri Agama RI KH Nasaruddin Umar, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri BP2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pemberdayaan Perempuan Arifatul Choiri Fauzi, beserta sejumlah pejabat dan akademisi lainnya.

Setidaknya ada sekitar 20 profesor dan akademisi luar negeri serta kiai dan 20 peninjau dari akademisi dalam negeri yang mengikuti Konferensi Humanitarian Islam.

Beberapa di antaranya adalah Profesor Robert W. Hefner dari Boston University AS, Profesor Greg Barton dari Deakin University Australia, KH Afifuddin Muhajir dari Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbono Jawa Timur, KH Abdul Ghofur Maimoen dari Pesantren Al Anwar Rembang Jawa Tengah, KH Yahya Cholil Staquf Ketua Umum PBNU, Profesor Rüdiger Lohlker dari Universitas Vienna Austria, Profesor James B. Hoesterey dari Emory University AS, Profesor Amanta tho Seeth dari Humboldt University of Berlin Jerman, Profesor Nelly van Doorn-Harder dari Wake Forest University AS, Profesor Ismail Fajrie Alatas dari New York University, Profesor Timothy Shah dari CSCV, Prof. Al-Makin dari UIN Sunan Kalijaga serta Profesor Ahmad Syafiq dari Universitas Indonesia, dan sebagainya.

Setelah konferensi di Grand Hyatt, pesreta Konferensi Humanitarian akan diajak mengunjungi beberapa situs-situs bersejarah di Indonesia khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada 7-10 November 2024.

Peserta konferensi juga akan melakukan kunjungan ke KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang, Masjid Menara Kudus dan Klenteng Sam Poo Kong sebelum melanjutkan rangkaian perjalanan ke Yogyakarta.

Rangkaian kegiatan para peserta internasional akan ditutup dengan  kunjungan ke Candi Prambanan dan Candi Borobudur pada 9 November 2024. (put)

Baca Juga

PBNU Setuju Posisi Polri Tetap Berada di Bawah Presiden: Demi Supremasi Sipil