Muhammadiyah: Calon Kepala Daerah Terpilih Harus Berjiwa Negarawan

Yogyakarta, tvOnenews.com - Kepala daerah terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 diminta berjiwa negarawan yang mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang diri sendiri dan kroni. Demikian benang merah pendapar Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir.

"Kita ingin ada ekosistem politik baru, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah yang terpilih itu betul-betul berjiwa negarawan, berjiwa pahlawan yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Bahkan, semua harus men-declare selesai dengan dirinya," kata Haedar dalam keterangan tertulis di Yogyakarta, Rabu.

Pasalnya, korupsi yang menyangkut materi, menurut dia, bermula dari pejabat publik yang belum selesai dengan dirinya, terlebih jika banyak utang yang harus dibayar dari dukungan politik yang didapatkannya.

Harusnya ukungan politik yang diberikan kepada calon pejabat publik tidak boleh menyandera.

Haedar mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 harus menjadi momentum untuk menghadirkan pemimpin yang mampu membawa kepada good and clean government.

Besarnya kekuasaan yang diberikan kepada daerah sebagai bentuk otonomi, menurut dia, jangan sampai untuk penyalahgunaan sumber daya alam, termasuk juga APBN.

"Nanti pertaruhannya itu kekayaan alam, sumber daya daerah, bahkan APBN besar yang sekarang mengalir ke daerah yang akhirnya manfaatnya jauh dari rakyat," katanya.
 

Haedar percaya bahwa masih ada kepala daerah yang menjadi teladan dalam memimpin daerah sesuai dengan semangat para pendiri bangsa untuk menjadi negarawan dan pahlawan di daerah masing-masing.

Ia berharap Pilkada Serentak 2024 diselenggarakan dengan bersih, jujur, dan adil serta bermartabat, sekaligus bersih dari segala campur tangan lembaga atau siapa pun.

Berdaulatnya penyelenggaraan pilkada, dia mengharapkan akan mendorong demokrasi di Indonesia lebih substantif, tidak hanya demokrasi yang dijalankan secara prosedural.

Ketum PP Muhammadiyah meminta Pilkada Serentak 2024 menjadi akhir dari perilaku institusi, lembaga, atau siapa pun yang berlaku curang sehingga mengurangi kedaulatan pemilu.

KPU beserta Bawaslu, kata Haedar, mampu mengawal proses pemungutan, penghitungan, hingga proses akhir sehingga tidak ada masalah serius, terlebih masalah penyalahgunaan atau penyimpangan.

"Oleh klarena itu, menyangkut penghargaan aspirasi warga yang menyempatkan waktu, peluang untuk datang ke TPS, termasuk rekan-rekan wartawan sebelum bertugas," ujar dia.