Guna Mencegah Penyelewengan Tugas Aparatur, Kemenag Terapkan Enam Langkah Mitigasi

tvOnenews.com  - Demi mencegah adanya penyelewengan oleh aparatur yang bertugas, Kementerian Agama (Kemenag) RI telah menyiapkan enam langkah preventif.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag RI, Faisal Ali Hasyim mengungkapkan pihaknya akan memperkuat digitalisasi guna mencegah persekongkolan aparatur yang bertugas dalam instansi. 

"Pertama, Kemenag memperkuat digitalisasi guna mencegah persekongkolan, sekaligus menciptakan transparansi dan akuntabilitas," ungkap Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag RI Faisal Ali Hasyim pada Senin, (13/1/2025).

Hal tersebut disampaikan Irjen Faisal dalam acara Tasyakuran Hari Amal Bakti Kemenag Ke-79 di Padang, sekaligus memberi arahan kepada jajaran Kanwil Kemenag Sumatera Barat (Sumbar).

Berikutnya, pihaknya akan mengambil langkah dengan memperkuat validitas data melalui satu data Kemenag. 

Langkah Ketiga, penataan sumber daya manusia dan pengawasan melekat oleh atasan langsung.

Baca Juga

Kemenag Gelar 'Geber Mas' Serentak di 50 Ribu Masjid dan Musala secara Nasional

Kemudian, kementerian yang dipimpin oleh Nasaruddin Umar itu meluncurkan sebuah program penguatan integritas bernama KuSemai. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan antikorupsi berbasis pendekatan keluarga.

Selanjutnya, menurutnya, Inspektorat Jenderal Kemenag akan menguatkan fungsi pengawasan ditingkat madrasah satuan pengawasan internal, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), hingga pembentukan unit kepatuhan internal.

Terakhir, untuk mencegah potensi penyelewengan di kementerian tersebut ialah dengan memperbanyak kegiatan assurance melalui audit kerja, audit tujuan tertentu dan audit investigasi. Sejumlah upaya itu, kata dia,  diharapkan dapat mencegah praktik penyelewengan atau celah bagi seseorang untuk melakukan penyelewengan di Kemenag.

Faisal mengatakan merujuk teori fraud triangle terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang aparatur melakukan penyimpangan. Pertama karena adanya kesempatan. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan oleh pimpinan terhadap bawahan.

Faktor kedua yakni adanya rasionalisasi yang tertanam dalam diri seseorang dan menganggap suatu kesalahan tidak akan berdampak besar terhadap lembaga atau keuangan negara. 

"Faktor ketiga seseorang melakukan penyimpangan itu karena adanya tekanan," kata Faisal. (ant/kmr)