Kapolri: Program Prioritas Polri adalah Rekrut Santri

Jakarta, tvOnenews.com-Rekrutmen polisi dari kalangan santri jadi salah satu program prioritas korps bhayangkara. Diharapkan dengan merekrut santri kepolisian jadi penegak hukum yang baik di masyarakat. Demikian benang merah pemdapat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu. 

"Karena dibekali iman yang kuat saat menghadapi tantangan dan godaan. Kita tampilkan ke masyarakat jadi polisi baik," kata Listyo. 

Peran pondok pesantren juga disorot. Kapolri meminta pondok pesantren dalam naungan Nahdlatul Ulama harus mendorong para santri untuk bergabung dengan Polri. 

Periode 2020-2024 disebut jumlah anggota Polri yang berlatar belakang santri menunjukkan peningkatan. Hal ini sejalan dengan komitmen dari Nahdlatul Ulama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia.  

Adapun berdasarkan data Sumber Daya Manusia (SDM) Polri sepanjang periode 2020-2024, Polri telah merekrut sebanyak 265 anggota dari latar belakang santri, baik sebagai perwira lulusan Akademi Kepolisian, Bintara, maupun Tamtama

"Maka itu rekrutmen santri juga jadi program prioritas Polri, terima kasih kepada para guru pondok pesantren kami mendapatkan rekrutmen anggota baru yang rata-rata bisa baik," kata dia.

Baca Juga

Menkum di Rapim POLRI: KUHP-KUHAP Baru Perkuat Kepastian Hukum untuk Pangan dan Energi

Munas-Konbes NU 2025 yang digelar 5-7 Februari di Jakarta itu diikuti oleh 450 peserta yang terdiri atas unsur mustasyar, syuriyah, tanfidiziyah, a'wan PBNU, lembaga dan bandan otonom tingkat pusat, pengurus wilayah dan pengurus cabang, serta para kiai pesantren. 

Setidaknya ada tiga kategori pembahasan dalam Munas Alim Ulama yang berkaitan dengan pembahasan masalah-masalah keagamaan Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Waqi’iyyah (pembahasan masalah-masalah keagamaan aktual), Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Maudlu’iyyah (pembahasan masalah-masalah keagamaan tematik), dan Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Qonuniyyah (pembahasan masalah-masalah keagamaan berkaitan dengan perundang-undangan).

Turut hadir dalam pembukaan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Wakil Menteri HAM RI Mugiyanto, Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily, Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Sudarsono, Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana, dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf.