BPJPH Minta Masyarakat Waspada Terhadap Sembilan Cemilan Anak Mengandung Babi, Tujuh Diantaranya Bersertifikat Halal

Jakarta, tvOnenews.com - Berdasarkan hasil pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ditemukan 11 batch produk dari sembilan produk pangan olahan yang mengandung unsur babi (porcine).

Hasil ini dibuktikan melalui pengujian laboratorium untuk parameter uji DNA dan/atau peptida spesifik porcine.

Mirisnya, dari sembilan produk tersebut,  ada tujuh produk yang sudah bersertifikat halal, dan dua yang tidak bersertifikat halal.

Daftar produk pangan olahan yang terdeteksi mengandung unsur babi (porcine) tersebut merupakan cemilan anak berupa marsmallow. 

Kepala BPJH Haikal Hasan memastikan bahwa tujuh produk yang telah bersertifikat dan berlabel halal itu telah diberikan sanksi berupa penarikan barang dari peredaran.

"Perusahaan yang memproduksinya harus menarik produknya dari pasaran," tegas Kepala BPJPH Haikal Hasan dalam konferensi pers yang dIgelar bersama BPOM di kantor BPJPH pada Senin (21/4/2025). 

Baca Juga

Ramai Desakan Label Non-Halal pada Rokok dan Vape, Indonesia Halal Watch Angkat Bicara Soal Kedaulatan Konsumen

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Sementara untuk dua produk lainnya yang terindikasi tidak memberikan data yang benar dalam registrasi produk, Badan POM telah menerbitkan sanksi berupa peringatan dan menginstruksikan pelaku usaha untuk segera menarik produk dari peredaran.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Atas temuan ini, Haikal Hasan mengimbau kepada semua pihak terkait untuk menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebab, sertifikasi halal bukan sekedar mekanisme pemenuhan kewajiban administratif semata namun wujud komitmen terhadap regulasi yang wajib ditaati dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Sertifikat halal adalah representasi standar halal yang tertuang dalam Sistem Jaminan Produk Halal yang harus diimplementasikan dalam proses produk halal secara konsisten, sehingga produk benar-benar terjaga kehalalannya dari waktu ke waktu." jelasnya.

BPJPH dan BPOM menegaskan akan terus melaksanakan pengawasan produk di lapangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masiung-masing.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk turut berpartisipasi aktif dalam pengawasan produk yang beredar.

"Siapa saja yang menemukan produk yang mencurigakan di peredaran atau diduga tidak memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku, dapat menyampaikan laporan/aduan melalui email layanan@halal.go.id," pesan Haikal Hasan.

BPJPH dan BPOM juga mengimbau untuk kehalalan dan keamanan produk masyarakat selalu merujuk pada kanal resmi pemerintah melalui website www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta akun sosial media (instagram) @halal.indonesia dan @bpom_ri.

Pengawasan terhadap produk yang beredar kata Hailal Hasan akan dilakukan setiap hari oleh BPJPH dan BPOM. 

"Kami dan BPOM secara rutin akan melakukan random bukan cuma weekly tapi daily. Kami lakukan inpeksi baik produk dikenal atau baru, baik produk perusahaan besar," tegas Haikal Hasan. (Put)