GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Di Seminar Akbar Haji 2025, Ketua Umum PBNU Gus Yahya Kasih Empat Usulan Menyikapi Persoalan Istitha'ah

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya membagikan empat usulan pada persoalan istitha'ah pelaksanaan ibadah haji.
Senin, 2 Juni 2025 - 12:49 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya (kanan) di Seminar Akbar Haji 2025 di Hotel Ritz Carlton, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (1/6/2025)
Sumber :
  • Istimewa

Jeddah, tvOnenews.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya membagikan empat usulan untuk menyikapi persoalan istitha'ah ibadah haji.

Usulan tentang sikap istitha'ah dituangkan Gus Yahya di Seminar Akbar Haji 2025 di Hotel Ritz Carlton, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (1/6/2025).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dalam pidatonya, Gus Yahya menyoroti kemampuan untuk menjalankan dan menggelar pelaksanaan ibadah haji dari tahun ke tahun, terkhusus pada sistem kuota di negara berbasis Muslim sejak 1987.

Gus Yahya menjelaskan negara mayoritas Muslim terutama Indonesia biasanya menggunakan antrean atau daftar tunggu dalam mempersoalkan sistem kuota pelaksanaan ibadah haji.

"Mereka (calon jemaah haji) memperoleh nomor antrean dan harus menunggu selama bertahun-tahun," ujar Gus Yahya dalam siaran pers yang diterima, Senin (2/6/2025).

tvonenews

Sistem tersebut, kata Gus Yahya, biasanya calon jemaah harus melakukan pendaftaran hingga membayar biaya awal di Kementerian Agama (Kemenag).

Namun demikian, mereka yang sudah mendaftar tetap harus menunggu antrean bertahun-tahun agar bisa melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci.

"Bahkan bisa mencapai 20 hingga 40 tahun, karena jumlah pendaftar haji telah melampaui 5,5 juta orang pada 2025," terangnya.

Melalui forum digelar oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Gus Yahya pun kembali mengulas dan bertanya pada persoalan definisi istitha'ah di masa kini.

Menurut penilaiannya, sejumlah aspek menjadi perhatian urusan menerapkan istitha'ah, mulai dari kemampuan finansial, kesehatan terutama bagian fisik hingga keamanan dari awal hingga akhir.

"Mampu membayar biaya pendaftaran awal belum tentu tergolong mampu secara syar’i untuk berhaji. Biaya haji sesungguhnya terus meningkat setiap tahun, dan masa tunggu yang panjang dapat melemahkan kondisi fisik calon jamaah," jelas dia.

Sontak, Gus Yahya memberikan langkah strategis untuk mempersoalkan penerapan istitha'ah saat ini melalui empat usulan yang dibagikan di Seminar Akbar Haji 2025.

Pertama, Gus Yahya mengusulkan agar diberlakukan Fatwa dan Edukasi Istitha'ah dari para ulama.

Ketua Umum PBNU itu menuturkan, para ulama dan fuqaha memberikan bimbingan dan fatwa kepada umat Islam khususnya mengenai kapan seorang mukmin wajib beribadah haji secara syar'i.

Kedua, Gus Yahya membagikan usulan adanya sosialisasi tentang kewajiban minimal sekali melaksanakan ibadah haji dalam seumur hidup untuk yang memenuhi syarat.

Setelah dapat kesempatan ibadah haji sekali, setidaknya bisa digantikan dengan saudara mereka dapat kesempatan beribadah di Tanah Suci.

Ketiga, pihak pemerintah dari negara mayoritas Muslim yang punya pendaftar paling banyak harus membuat kebijakan dan strategi untuk mengelola sistem antrean kuota haji haji.

"Kerja sama lebih erat dengan Pemerintah Arab Saudi dalam pengelolaan kuota juga sangat penting," katanya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Usulan terakhir, Gus Yahya berharap pihak Pemerintah Arab Saudi lebih awal dan terbuka dalam urusan perencanaan layanan ibadah haji demi kematangan jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci.

(hap)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Siapa Sohibul Iman? Pengganti Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR

Siapa Sohibul Iman? Pengganti Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menunjuk Mohamad Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua MPR RI menggantikan Hidayat Nur Wahid pada Selasa (10/11/2026) kemarin.
Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Berikut ini deretan instansi yang sepi peminat di seleksi sebelumnya atau pada 2024, bisa dijadikan referensi bagi calon pelamar CPNS 2026 yang segera dibuka.
Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

PISPI berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi profesi, untuk menggaungkan Gerakan Nasional Penanaman 1.000.000 Tanaman Pekarangan.
Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

BYD mampu mengungguli sejumlah merek Jepang yang selama ini dikenal memiliki pasar kuat di Tanah Air, seperti Suzuki, Mitsubishi Motors, hingga Honda.

Trending

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

PISPI berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi profesi, untuk menggaungkan Gerakan Nasional Penanaman 1.000.000 Tanaman Pekarangan.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT