30 Ketua DPK PPNI Jakarta Utara Dilantik

Rizki berharap pola pelantikan serentak yang diterapkan di Jakarta Utara dapat menjadi contoh bagi kepengurusan PPNI di daerah lain. Menurutnya, sistem tersebut merupakan salah satu cara membangun tata kelola organisasi yang lebih terarah dan berkesinambungan.

“Jadi sebagai bagian pembelajaran tata kelola organisasi yang memang ini harus dilanjutkan generasinya dari lintas pengurus, karena ini kan rata-rata pengurus ini yang dilantik baru, jadi memang harus di-reset lagi dari awal, mulai dari tata kelola sampai dengan nanti sesuai dengan AD/ART, peraturan organisasi. Ini memang harus ditanamkan dari sekarang,” jelasnya.

“Nah ini bagian dari upaya kita untuk segala sesuatu kegiatan itu berdasarkan AD/ART dan peraturan organisasi, ini sebagai pembelajaran organisasi,” sambungnya.

Ia juga meminta seluruh ketua DPK yang baru dilantik untuk membangun kesamaan visi dalam menjalankan program organisasi. Keselarasan tersebut diperlukan agar kebijakan dan program PPNI dari tingkat pusat hingga komisariat dapat berjalan beriringan.

“Satu tujuan, satu komando, satu visi, satu misi, yang memang untuk organisasi tentunya," tegasnya.

Rizki menambahkan, kepengurusan baru harus segera bergerak untuk merealisasikan program kerja yang telah disusun. Terlebih, hasil Musyawarah Nasional PPNI di Bengkulu membawa sejumlah perubahan terhadap AD/ART sehingga diperlukan penyesuaian di seluruh tingkatan organisasi.

“Tentunya teman-teman di DPK, masing-masing tentu harus sejalan dengan visi-misi PPNI. Satu komando, satu tujuan, satu pergerakan,” ujarnya.

PPNI Jakarta Utara Kaji Ulang Gaji Perawat di Bawah UMR

Di luar penguatan organisasi, persoalan upah masih menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar DPD PPNI Jakarta Utara. Rizki mengungkapkan, berdasarkan data DPP PPNI pada 2025, masih terdapat anggota perawat di Jakarta Utara yang menerima gaji di bawah upah minimum regional (UMR).

“Nah ini yang perlu kita perjuangkan, kita internalisasikan lagi datanya, apakah data itu masih ada atau tidak sekarang, itu kan perlu kita kaji lagi, sehingga menjadi data real,” kata Ketua DPD PPNI Jakarta Utara Periode 2022-2027 ini.

Pihaknya berencana melakukan pendataan ulang untuk memastikan apakah kondisi tersebut masih dialami sejumlah perawat hingga saat ini. Apabila temuan tersebut terbukti masih terjadi, DPD PPNI Jakarta Utara akan mendorong advokasi melalui pemerintah kota maupun DPRD DKI Jakarta.