30 Ketua DPK PPNI Jakarta Utara Dilantik
- istimewa
Jakarta, tvOnenews.com – Sebanyak 30 Ketua Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) se-Jakarta Utara resmi dilantik untuk masa bakti 2026-2031. Pelantikan serentak ini menjadi momentum memperkuat organisasi sekaligus memperjuangkan kesejahteraan perawat, terutama terkait kepastian status kepegawaian dan penghasilan.
Kegiatan yang digelar Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPNI Jakarta Utara tersebut berlangsung di Hotel D’Arcici Plumpang, Jakarta Utara, Sabtu (14/11/2026). Acara ini juga dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, termasuk Anggota DPD RI Fahira Idris serta Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin.
Ketua DPD PPNI Jakarta Utara Rizki Pebrian Pratama memimpin langsung prosesi pelantikan terhadap 30 ketua komisariat. Mereka merupakan pengurus yang sebelumnya terpilih melalui Musyawarah Komisariat (Muskom) di masing-masing DPK.
Dalam kesempatan tersebut, Fahira Idris menyampaikan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan perawat, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Ia juga menyambut baik pelantikan serentak yang diharapkan dapat memperkuat peran organisasi profesi.
“Bismillahirrahmanirrahim…Assalamualaikum wr.wb, saya sangat mengapresiasi pelantikan hari ini dan saya yang selalu men-support Perawat di DKI Jakarta khususnya, akan terus berjuang untuk kesejahteraan Perawat khususnya di DKI dan tentunya untuk seluruh Indonesia,” tutur Fahira Idris usai kegiatan pelantikan, Sabtu (14/11/2026).
Fahira menilai peningkatan kesejahteraan perawat membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Ia bahkan berencana membicarakan persoalan tersebut secara langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung dua pekan mendatang.
Selain persoalan kesejahteraan, Fahira meminta para perawat terus meningkatkan kompetensi agar mampu mengikuti perkembangan teknologi di bidang kesehatan. Senator asal DKI Jakarta itu juga menawarkan bantuan hukum gratis melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dimilikinya.
“Harapan saya mereka bisa lebih profesional, terus kemudian mereka mau mengembangkan dirinya menambah pengetahuan-pengetahuan, apalagi sekarang kan zaman teknologi, mereka juga harus mengerti teknologi,” harapnya.
“Saya juga punya LBH (Lembaga Bantuan Hukum), saya akan melindungi mereka, jika mereka ada permasalahan-permasalahan hukum, secara gratis,” tutupnya.
Dukungan terhadap perjuangan perawat juga datang dari Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin. Ia berharap kepengurusan baru PPNI semakin solid dan mampu memperjuangkan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi para anggotanya.
“Saya mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah dilantik Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPK PPNI Se Jakarta Utara). Mudah-mudahan organisasi ini bisa, yang pertama, semakin solid dan terus memperjuangkan kepentingan para Perawat,” kata Suhud Alynudin.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Suhud adalah status kepegawaian perawat yang masih berstatus non-ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu maupun penuh waktu. Ia mendorong agar para perawat mendapatkan kepastian karier sehingga dapat bekerja dengan lebih baik.
“Saya kira ini yang harus dipastikan, diperjuangkan agar para Perawat bisa segera naik atas status kepegawaian menjadi ASN, ataupun juga yang paruh waktu menjadi penuh waktu,” ungkapnya.
Menurut Suhud, kebutuhan tenaga perawat di Jakarta masih besar sehingga keberadaan mereka harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa seluruh profesi kesehatan memiliki kedudukan penting dan tidak seharusnya ada perlakuan diskriminatif.
Suhud mengingatkan bahwa perawat memiliki kontribusi besar dalam pelayanan kesehatan, sama pentingnya dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Karena itu, pemenuhan hak serta kepastian kesejahteraan harus diperjuangkan secara bersama-sama.
“Jadi kita tidak bisa mendiskriminasi di bidang kesehatan bahwa ini yang lebih penting, itu tidak, tetapi semua unsur bidang kesehatan itu penting dan kita harus menyediakan perhatian juga memberikan kepastian terkait dengan kesejahteraan, termasuk para Perawat atau tenaga kesehatan secara umum secara optimal sesuai dengan aturan. Ini kita akan perjuangkan bersama-sama,” tegasnya.
Sementara itu, Rizki Pebrian Pratama menyebut pelantikan 30 ketua komisariat secara serentak memiliki arti penting bagi perjalanan organisasi PPNI Jakarta Utara. Kehadiran perwakilan DPD RI dan DPRD DKI Jakarta dinilai memperlihatkan bahwa komunikasi organisasi profesi dengan pemangku kepentingan perlu terus diperluas.
"Tentunya yang pertama, hal ini menjadi teristimewa, karena dihadiri oleh DPD RI, DPRD (DKI Jakarta), itu kan membuktikan sinergitas, Jakarta Utara bukan hanya segi regional atau Jakarta Utara saja, melainkan juga ini bisa menjadi cakupannya secara nasional,” terang Rizki Pebrian Pratama.
Rizki berharap pola pelantikan serentak yang diterapkan di Jakarta Utara dapat menjadi contoh bagi kepengurusan PPNI di daerah lain. Menurutnya, sistem tersebut merupakan salah satu cara membangun tata kelola organisasi yang lebih terarah dan berkesinambungan.
“Jadi sebagai bagian pembelajaran tata kelola organisasi yang memang ini harus dilanjutkan generasinya dari lintas pengurus, karena ini kan rata-rata pengurus ini yang dilantik baru, jadi memang harus di-reset lagi dari awal, mulai dari tata kelola sampai dengan nanti sesuai dengan AD/ART, peraturan organisasi. Ini memang harus ditanamkan dari sekarang,” jelasnya.
“Nah ini bagian dari upaya kita untuk segala sesuatu kegiatan itu berdasarkan AD/ART dan peraturan organisasi, ini sebagai pembelajaran organisasi,” sambungnya.
Ia juga meminta seluruh ketua DPK yang baru dilantik untuk membangun kesamaan visi dalam menjalankan program organisasi. Keselarasan tersebut diperlukan agar kebijakan dan program PPNI dari tingkat pusat hingga komisariat dapat berjalan beriringan.
“Satu tujuan, satu komando, satu visi, satu misi, yang memang untuk organisasi tentunya," tegasnya.
Rizki menambahkan, kepengurusan baru harus segera bergerak untuk merealisasikan program kerja yang telah disusun. Terlebih, hasil Musyawarah Nasional PPNI di Bengkulu membawa sejumlah perubahan terhadap AD/ART sehingga diperlukan penyesuaian di seluruh tingkatan organisasi.
“Tentunya teman-teman di DPK, masing-masing tentu harus sejalan dengan visi-misi PPNI. Satu komando, satu tujuan, satu pergerakan,” ujarnya.
PPNI Jakarta Utara Kaji Ulang Gaji Perawat di Bawah UMR
Di luar penguatan organisasi, persoalan upah masih menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar DPD PPNI Jakarta Utara. Rizki mengungkapkan, berdasarkan data DPP PPNI pada 2025, masih terdapat anggota perawat di Jakarta Utara yang menerima gaji di bawah upah minimum regional (UMR).
“Nah ini yang perlu kita perjuangkan, kita internalisasikan lagi datanya, apakah data itu masih ada atau tidak sekarang, itu kan perlu kita kaji lagi, sehingga menjadi data real,” kata Ketua DPD PPNI Jakarta Utara Periode 2022-2027 ini.
Pihaknya berencana melakukan pendataan ulang untuk memastikan apakah kondisi tersebut masih dialami sejumlah perawat hingga saat ini. Apabila temuan tersebut terbukti masih terjadi, DPD PPNI Jakarta Utara akan mendorong advokasi melalui pemerintah kota maupun DPRD DKI Jakarta.
“Kalau memang benar ada data itu, maka kita akan perjuangkan itu, advokasi melalui jalur-jalur yang sesuai, baik itu ke Wali Kota maupun ke DPRD, dalam hal ini ke DPRD DKI Jakarta,” tutupnya.
Melalui kepengurusan baru ini, PPNI Jakarta Utara diharapkan semakin kuat dalam mengawal kepentingan anggotanya. Perjuangan terkait upah, status kepegawaian, peningkatan kompetensi, hingga perlindungan hukum menjadi sejumlah agenda yang perlu mendapat perhatian bersama.
Load more