Saat Tragedi G30S PKI pada 1965, ke mana Soeharto? Ternyata inilah alasan yang membuat Presiden ke-2 RI itu tidak diculik di tengah situasi upaya mengkudeta pemerintah Presiden ke-1 RI, Soekarno.
Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus menyindir PDI Perjuangan (PDIP) soal Dewan Kolonel dan Dewan Kopral saat memberikan sambutan di acara Rapat Koordinasi Nasional bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Golkar.ÂÂ
Anggota DPR Fraksi PDIP, Johan Budi dicopot dari jabatan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. bantah pencopotan karena pembentukan Dewan Kolonel
PDI Perjuangan memberikan sanksi terakhir kepada anggota Dewan Kolonel sebagai loyalis Puan Maharani. Ini kata Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin W.
Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP akan memanggil Ganjar Pranowo atas pernyataannya yang siap jika ditugaskan sebagai capres. Selain itu, PDIP juga bakal menegakkan disiplin organisasi terhadap Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo dan "Dewan Kolonel".
Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto mempersilakan relawan Ganjar Pranowo untuk membuat komunitas tandingan dari Dewan Kolonel, yakni Dewan Kopral. Boleh-boleh saja.
Politikus PDIP Junimart Girsang tegaskan keberadaan Dewan Kolonel berjalan meski tak masuk di dalam AD/ART partai. Pembentukan beranjak dari keinginan loyalis.
Legislator PDIP Ganjar Pranowo menanggapi terkait kemunculan Dewan Kolonel di DPR yang terdiri dari loyalis Puan Maharani. Ia juga menyinggung soal Dewan Kopral
Artikel ini menyediakan informasi secara lengkap seputar jadwal keberangkatan KRL Commuter Line rute Rangkasbitung-Tanah Abang hari ini, Rabu 11 November 2026.
Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menunjuk Mohamad Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua MPR RI menggantikan Hidayat Nur Wahid pada Selasa (10/11/2026) kemarin.