Ini Alasan PDIP Tak Sanksi Puan Maharani Soal Dewan Kolonel

Jakarta - PDI Perjuangan diketahui tidak memberikan sanksi teguran kepada kadernya Puan Maharani terkait kesiapan maju capres 2024.

Hal ini berbeda dengan politikus senior Ganjar Pranowo yang dijatuhi sanksi teguran lisan akibat ucapannya siap nyapres.

Mengenai hal ini, Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan Puan tidak terlibat soal urusan capres, utamanya terkait Dewan Kolonel pendukung Puan maju capres 2024.

"Mba Puan sendiri tidak terlibat dalam proses itu. Mereka berinisiatif untuk melakukan itu," ujar Komarudin di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).

Atas hal ini, ia menegaskan PDIP harus menertibkan Dewan Kolonel. Menurut dia, pembentukan itu disebut bisa menjerumuskan Puan.

"Itu yang harus ditertibkan, kadang-kadang teman-teman ini kan terlalu kreatif untuk cari muka kadang juga. Itu bukan menolong pemimpin, kadang menjerumuskan pemimpin juga," tandas Komarudin. (saa)

Baca Juga

Lokasi Pemakaman Guruh Soekarnoputra, Rencananya di Samping Pusara Fatmawati

Sebelumnya, Komarudin Watubun menyampaikan PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Ganjar Pranowo terkait dengan pernyataannya siap menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan pada seluruh anggota partai dari Sabang sampai Merauke, tadi kami sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Komarudin kepada wartawan usai melakukan klarifikasi kepada Ganjar di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Meskipun tindakan Ganjar itu tidak melanggar aturan dasar dan aturan rumah tangga (AD/ART) partai, menurut Komarudin, pernyataan mengenai siap menjadi capres tersebut menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.

Di samping itu, kata dia, sanksi teguran lisan juga diberikan kepada Ganjar karena yang bersangkutan adalah kader senior yang sudah sepatutnya lebih menegakkan disiplin.

"Beliau ini bukan kader baru masuk, beliau ini senior, termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama masuk, di Papua, melakukan kaderisasi di sana. Oleh karena itu, beliau harus lebih berdisiplin," ucap Komarudin.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa penegakan disiplin berlaku sama atau adil untuk semua pihak yang ada di partai berlambang kepala banteng itu.