Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Migas ESDM Noor Arifin Muhammad menyebut penurunan emisi karbon bisa sampai 60 persen dalam enam tahun lagi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mengungkapkan beberapa peluang usaha baru sektor ESDM dari upaya penurunan emisi. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, salah satunya melalui perdagangan karbon.
Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia memiliki sejumlah strategi industri dan proyek baru untuk mendukung Pemerintah mengurangi emisi karbon.
Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmuda sepakat kendaraan dinas pejabat Pemprov DKI Jakarta bertransformasi menjadi kendaraan listrik.
Indonesia memiliki hutan seluas 120 juta hektar dan hutan di Indonesia ini menjadi tumpuan harapan masyarakat global untuk menyerap emisi karbon. Pemerintah Indonesia saat ini mampu menurunkan emisi gas karbon hingga 31 persen untuk mengendalikan pemanasan global.Â
Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
SMK IDN Boarding School Jonggol, Bogor menyerahkan bukti tambahan hingga minta Ombudsman bongkar dugaan penyimpangan SK Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.