Tekan Polusi Udara di Ibu Kota, DPRD DKI Jakarta Dukung Pergantian Mobil Dinas Bertenaga Listrik

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmuda sepakat kendaraan dinas pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bertransformasi menjadi kendaraan listrik.

Kesepakatan ini tak lepas dari kualitas udara di ibu kota yang semakin memburuk. 

Sehingga Pemprov DKI Jakarta diminta menjadi sebagai contoh mengurangi gas emisi karbon.

“Melihat polusi udara yang sangat memprihatinkan, memang mau tidak mau, suka tidak suka harus dilaksanakan, karena apa? Kalau bukan dari Pemprov dulu yang memulai ya siapa?” tutur dia, saat dihubungi media, Senin (3/7/2023).

Meski begitu, Ida menyebutkan bahwa ada PR baru jika kendaraan dinas listrik ini direalisasikan yakni masalah subsidi listrik.

Baca Juga

Kualitas Udara Jakarta Masuk 10 Besar Terburuk di Dunia Pada Jumat

“Beli bensin dan cas listrik ini kan bedanya sangat jauh, menurut saya harus segera mungkin diberikan itu (subsidi),” kata dia.

Sementara untuk masyarakat sendiri, politikus PDIP ini mengatakan akan mengikuti pelan-pelan. 

Memang harga kendaraan listrik tidak bisa dibilang murah, tetapi efektif kurangi emisi karbon.

“Semangatnya bukan karena murah/mahalnya (harga kendaraan listrik), tapi semangatnya kita harus mengurangi polusi,” pungkas dia.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono merespons perihal Jakarta menduduki peringkat pertama kota dengan polusi udara tidak sehat di dunia.

Heru mengaku pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka polusi di ibu kota.

"Kaya kami nih, tiap Minggu menanam pohon. Diusahakan RTH (Ruang Terbuka Hijau) ditambah, itu jangka menengah," jelas dia, kepada wartawan, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).

Sementara solusi jangka pendek, eks Wali Kota Jakarta Utara ini mengaku Pemprov DKI Jakarta melalui TransJakarta sudah melakukan transisi dari bus konvensional menjadi bus listrik.

"TransJakarta sudah gunakan bus listrik, dan kendaraan dinas secara bertahap menggunakan kendaraan listrik," katanya.

Bahkan Pemprov DKI Jakarta akan memberikan insentif pajak bagi masyarakat yang membeli kendaraan listrik. Nantinya diberikan keringanan pajak. (agr/muu)