Ketua Umum Gekrafs, Kawendra Lukistian menyoroti kasus yang menjerat Amsal Sitepu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut) terkait dugaan mark up proyek video profil desa dan instalasi komunikasi informatika.
Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan GEKRAFS Awards 2026 di Jakarta pada Jumat (6/3/2026).Â
Sidang pleno dipimpin oleh unsur pimpinan sidang yang terdiri dari Jamson Tampubolon, Didi Prasetyo dari DPC GEKRAFS Asahan, Ryal Syahputra, Wahyu Fathan dari DPC GEKRAFS Deli Serdang, serta Rimba Sitorus dari DPC GEKRAFS Labuhanbatu Utara. Pimpinan sidang mengawal jalannya persidangan secara tertib dan demokratis hingga forum mencapai keputusan final yang diterima secara mufakat oleh seluruh peserta Muswil.
Arizona IndoFest 2025 yang akan berlangsung pada 23â25 Agustus 2025 di Arizona, Amerika Serikat bakal menjadi ajang temu bagi diaspora, pelaku kreatif, penikmat budaya, serta mitra lintas sektor untuk saling berbagi karya, pengalaman, dan peluang kolaborasi.
Komite Khusus Luar Negeri Gekrafs DPLN Belanda mengadakan Seminar Bisnis di Aula Kedutaan Besar Republik Indonesia, yang berlangsung pada Jumat (19/7/2024).
GEKRAFS mengumumkan bahwa inisiatif baru yang bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia dan optimis pertumbuhan ekonomi 8% di Pemerintahan Prabowo Gibran.
Baru-baru ini warga Sumut dihebohkan dengan pemberitaan KPK diduga lakukan OTT Bupati di Sumut. Bahkan, kabar yang beredar diduga KPK lakukan OTT di Kota Binjai
Baru-baru ini beredar kabar di media massa hingga media sosial terkait dugaan KPK lakukan OTT bupati di Sumatera Utara (Sumut), pada Kamis (2/7/2026) petang
Spanyol memastikan diri sebagai tim ke-11 yang lolos ke babak 16 besar dengan mengalahkan Austria dengan skor akhir 3-0 di Stadion Los Angeles, Jumat (3/7/2026) dini hari WIB.
Sejumlah fasilitas khusus disiapkan untuk menarik investor asing agar mau investasi di PFII. Ada kemudahan di bidang keimigrasian, ketenagakerjaan, residensi, perizinan, perpajakan, hingga pengadilan khusus.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya upaya pemerasan terkait upaya penindakan di Ditjen Imigrasi khususnya soal deportasi Warga Negara Asing (WNA).