Merefleksi Hari Lahir Pancasila, KPN DKI Jakarta menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi landasan penting untuk menjembatani berbagai perbedaan dan persoalan bangsa.
Puluhan anak dari keluarga Muslim, Kristen, dan Katolik mengikuti program sunat massal gratis dan edukasi wawasan kebangsaan yang digelar oleh FKUB Mimika bersama Kesbangpol.
Ajudan mantan Presiden Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansya beberkan penyebab utama Jokowi tidak hadiri upacara Hari Lahir Pancasila yang digelar hari ini
Mendagri Tito Karnavian bersama tokoh-tokoh lain menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Presiden Prabowo menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi acuan dalam mengelola kehidupan masyarakat di tengah tekanan geopolitik global.
Pidato Upacara Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa ekonomi Pancasila bukan ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menegaskan bahwa lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga penggunaan frekuensi publik agar tetap menghadirkan konten yang memperkuat persatuan.
Dalam pidatonya, Prabowo menguraikan makna ekonomi berdasarkan Pancasila yang menurutnya harus dibangun di atas nilai religiusitas, kemanusiaan, dan persatuan nasional.
Menurut Prabowo, tantangan utama Indonesia saat ini bukan mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan pembangunan berjalan sesuai nilai-nilai Pancasila.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.