Mundurnya Airlangga dari Ketum Golkar diikaitkan kasus korupsi minyak goreng. Elite Partai Golkar membantah meski Jusuf Hamka menyebut adanya kemungkinan itu
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis ke lima terdakwa tersebut lebih rendah dibanding tuntutan yang diajukan oleh JPU
Penyidik Jampidsus Kejagung mengusut kasus kelangkaan minyak goreng. Esok, Rabu (22/6/2022) mantan Menteri Perdagangan M Lutfi akan diperiksa sebagai saksi.
Lin Chi Wei ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus suap izin ekspor crude palm oil (CPO, ia diduga ikut andil dalam kebijakan distribusi minyak goreng
Masa penahanan selama 40 hari terhadap empat tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) periode Januari 2021 - Maret 2022
Tim Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penyitaan barang bukti dan penyegelan satu kontainer Nomor: BEAU 473739-6 ukuran 40 feet pada Senin.
Wapres RI Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah terus berusaha memenuhi pasokan minyak goreng di pasaran dan melakukan upaya penindakan tegas kepada pelaku ekspor ilegal minyak goreng.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyerahkan hasil penyelidikan dan penyidikan dugaan kasus ekspor minyak goreng kepada penyidik kepabeanan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Type A Tanjung Priok.
Menurut penuturan agen Chris Kim, Red Sparks ternyata sudah menghubungi Megawati Hangestri lebih awal sebelum tawaran dari Hillstate datang pada Januari silam.
Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Indra Ranu Dikarta, mengatakan penyidik masih melengkapi administrasi dan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait perkara tersebut.
PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) mencatat peningkatan signifikan volume lalu lintas kendaraan di ruas Jalan Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Kutepat) selama libur panjang Hari Kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama pada 14–17 Mei 2026.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) kembali menegaskan bahwa Jawa Barat tak akan berganti nama jadi Tatar Sunda seperti yang beredar di media sosial.
Pemerintah membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dengan tujuan untuk memperkuat koordinasi strategi pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global, ancaman siber, konflik kawasan, hingga tantangan keamanan non militer.