Kenaikkan

Purwakarta, 29/11 (ANTARA) - Analis politik kebijakan pangan Syaiful Bahari menyebutkan bahwa kebijakan impor beras untuk meredam kenaikan harga beras diragukan efektivitasnya. "Sekarang ini harga beras merangkak naik, dan diprediksi tidak akan turun hingga tahun depan, bahkan cenderung terus naik," katanya dalam keterangan yang diterima di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu. Ia menyebutkan, kebijakan pemerintah tentang impor beras yang bertujuan meredam kenaikan harga beras di pasaran sampai saat ini belum terlihat efektivitasnya. Sementara mengenai impor beras yang dijanjikan 2 juta ton pada 2024 hingga kini belum ada kepastian. Menurut dia, penyebab beras impor gagal menekan harga beras dalam negeri itu, karena alokasinya banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan bantuan sosial (bansos0. Harga beras pun tidak mengalami penurunan karena penggunaannya tidak memiliki efek terhadap pasar. Ia menyoroti kenaikan harga beras medium yang sekarang bertengger di angka Rp13.500 per kilogram dan harga premium berada di Rp15 ribu sampai Rp16 ribu per kilogram. Menurut dia, jika mengacu kepada laporan tahun-tahun sebelumnya saat situasi normal, selalu ada surplus beras pada Desember, yang rata-rata mencapai 1 hingga 1,5 juta ton sebagai cadangan beras nasional. Namun akhir tahun ini stok beras nasional justru defisit 1,45 juta ton. Syaiful yang juga anggota Majelis Nasional Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) mengatakan, pada Januari 2024 defisit beras aman semakin besar, mencapai 1,6 juta ton. Sedangkan musim tanam serentak tidak bisa serta merta dilakukan petani di kuartal pertama tahun depan. “Artinya panen raya yang diharapkan bisa menutup stok gabah pada April nanti sulit terjadi dan kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah di tengah perhelatan politik 2024,” katanya pula. Dia mengatakan kenaikan harga beras pasar akhir tahun ini akan merambat ke sejumlah harga sembako. “Kenaikan tersebut bukan disebabkan oleh siklus akhir tahun serta liburan natal dan tahun baru, tetapi memang tingkat produktivitas pangan nasional selama ini terus menurun," kata dia lagi.

Pekerja perusahaan yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang, Banten menuntut upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2024, naik sebesar 13 persen.

Kementerian Perhubungan mendapatkan kenaikkan anggaran untuk tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 38,47 Triliun. Kenaikkan yang diterima sebesar Rp400 Miliar.