BSU 2026 Cair Lewat Bank Himbara dan Pos, Ini Cara Cek Bantuan Rp900 Ribu untuk Pekerja

tvOnenews.com - Kemnaker menetapkan bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni untuk periode Oktober hingga Desember 2026.

Pembayaran dilakukan sekaligus sehingga pekerja yang ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh total Rp900.000.

Penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November–Desember 2026.

Pemerintah menyiapkan dua jalur penyaluran, yaitu melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Pekerja tidak perlu mendaftarkan diri secara mandiri untuk memperoleh BSU. Data calon penerima bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan dan diproses sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

Informasi tersebut juga disampaikan melalui pengumuman resmi Kemnaker pada 5 November 2026.

Baca Juga

Pekerja dengan Gaji di Atas Rp3,5 Juta Masih Bisa Dapat BSU 2026? Ternyata Begini Ketentuanya

Syarat Penerima BSU 2026 Rp900 Ribu

Tidak semua pekerja otomatis memperoleh bantuan meskipun memiliki penghasilan dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Calon penerima harus memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.

Berikut kriteria penerima BSU 2026:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.

Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau mengikuti upah minimum yang berlaku di wilayah tempat bekerja apabila nilainya lebih tinggi.

Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.

2. Bukan ASN, prajurit TNI, maupun anggota Polri.

Ketentuan tersebut tercantum dalam laman resmi BSU Kemnaker dan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.

Ada hal yang perlu diperhatikan terkait batas penghasilan. Pekerja yang menerima gaji di atas Rp3,5 juta belum tentu langsung gugur sebagai calon penerima.

Jika UMK di wilayah tempat bekerja lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara itu, daerah yang tidak memiliki UMK menggunakan UMP dengan mekanisme pembulatan serupa.

Upah yang menjadi dasar pemeriksaan adalah penghasilan terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem. Komponennya meliputi gaji pokok serta tunjangan tetap.

Cara Daftar BSU 2026, Apakah Harus Mengisi Formulir?