Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti menjadi pemateri dalam pembekalan kepala daerah di Angkatan Militer Magelang, Jawa Tengah pada Senin (24/2/2025) malam.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar akui akan kawal finalisasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian memerintahkan semua kepala daerah di Indonesia mengantisipasi inflasi jelang Bulan Suci Ramadan 1445 Hijriah.
"Bapak Presiden juga menegaskan bahwa jika ada performa yang tidak bagus, kapan saja bisa diganti dengan pj," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, merupakan proyek terbesar yang ada di dunia saat ini.
Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan pengumpulan data awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dimulai 15 Oktober-14 November 2022. Pengolahan datanya 2023.
Menurut data dari Badan Peneliti Statistik (BPS) Sumatera Utara, per Juli 2022 sektor transportasi udara menyumbang inflasi sebanyak 1,43 persen. Angka yang cukup
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), dari lima kota IHK di Sumut, seluruhnya tercatat inflasi. Yakni, Sibolga
Seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh dilaporkan telah diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH).
Guna meningkatkan keunggulan kompetitif di industri pelumas dalam negeri, PT Pertamina Lubricants terus mengoptimalkan pengoperasian fasilitas produksi yang didukung oleh teknologi mutakhir.
Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, ditambah dengan terus melonjaknya volume limbah rumah tangga, sempat menjadi tantangan besar bagi warga Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.
Selebgram Lisa Mariana kembali menjadi perhatian publik setelah mengungkap adanya informasi tambahan yang ia berikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Presiden Prabowo Subianto hendak mengubah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ditingkatkan menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Selain itu,