Jadi Pemateri Retret di Akmil Magelang, Kepala BPS Beberkan Indikator yang Harus Dipahami Kepala Daerah

Yogyakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti menjadi pemateri dalam pembekalan kepala daerah di Angkatan Militer Magelang, Jawa Tengah pada Senin (24/2/2025) malam.

Dalam sesi tersebut, Amalia menyampaikan bagaimana memaknai statistik untuk bisa membantu perumusan kebijakan daerah yang lebih baik.

Indikator utamanya yaitu mengenai cara menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) dan esensi konsepnya. Serta terkait ketenagakerjaan, kemiskinan dan inflasi. 

Karena saat ini, inflasi menjadi salah satu ukuran kinerja pemerintah daerah setiap pekannya melalui rapat koordinasi yang dipantau langsung oleh Kementerian Dalam Negeri dan BPS.

"Kami juga menyampaikan beberapa konsep penting seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang tidak sama dengan gaji rata-rata. Juga Not in Employment, Education or Training (NEET) yang tidak sama dengan pengangguran," kata Amalia saat ditemui usai bertemu dengan Gubernur DIY di Bangsal Kepatihan, Selasa (25/2/2025).

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa NEET juga perlu dipahami oleh semua pihak tidak hanya kepala daerah. Karena, ada sebagian besar dari NEET adalah mereka yang memang bukan angkatan kerja atau memilih untuk tidak bekerja.

Baca Juga

Tren Perdagangan Positif, BPS Provinsi Lampung: Nilai Ekspor Meningkat 43,29 Persen, Nilai impor Naik 51,56 persen

Disampaikan juga bahwa konsep inflasi terdiri dari inflasi harga bergejolak dan inflasi harga yang diatur pemerintah. Amalia mencontohkan, adanya diskon 50 persen tarif listrik untuk Januari sampai Februari 2025 ternyata juga bisa mempengaruhi inflasi dari komponen harga yang diatur oleh pemerintah. 

"Sehingga kita lihat secara month to month (m-to-m), deflasi 0,76 salah satunya diskon listrik bisa menjadi inflasi. Juga ada harga emas di pasar internasional bisa mempengaruhi inflasi," imbuhnya.

Selain itu, BPS juga menyosialisasikan tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Dalam amanat tersebut, BPS akan melakukan sensus ekonomi 2026.

"Retret tadi malam dihadiri gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia sehingga kami mohon dukungan dari seluruh kepala daerah supaya bisa melaksanakan sensus ekonomi 2026. Nantinya, akan menjadi kolaboratif yang strategis, kondusif untuk sensus ekonomi 2026 berjalan sukses," ucapnya. (scp/buz)