Polda Sulsel merampungkan berkas perkara 48 tersangka kasus kerusuhan Makassar pada tangal 29-30 Agustus 2025. Polda Sulsel menyebut total ada 61 tersangka.
Menko Yusril menyebut bahwa pembentukan TGPF justru akan memakan waktu lebih lama karena harus menyusun keanggotaan tim hingga mengumpulkan data dari awal.
Kapolri menegaskan telah bekerja sama dengan TNI hingga BIN untuk mengumpulkan seluruh informasi terkait pengusutan dalang kerusuhan dalam demo Agustus 2025.
Kapuspen TNI angkat bicara soal isu adanya tuduhan bahwa anggota BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI menjadi provokator demo dan mengklarifikasi bahwa kabar tersebut hoaks.
Budiman Sudjatmiko sebut kerusuhan demo 28-30 Agustus 2025 sebagai peristiwa unik pertama dalam sejarah Indonesia modern, dikendalikan algoritma dan AI.
Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Radjasa Chandra membahas dugaan Mohammad Riza Chalid menjadi aktor kerusuhan aksi demo imbas sakit hati ke Presiden Prabowo Subianto.
Top 3 news hari ini akan merangkum kabar hari ini (2/9) yang terupdate dan terviral, antara lain: heboh adanya kabar soal aksi demo rencananya kembali terjadi
Nasib kurang beruntung tengah dialami kiper utama Timnas Indonesia Maarten Paes. Meski kini bermain untuk raksasa Eredivisie Ajax Amsterdam Paes justru menjadi
Melihat kondisi rakyat Indonesia, Presiden Prabowo langsung lontarkan peringatan keras ke seluruh pejabat dan birokrat di jajaran kabinetnya terkait esensi
Mantan Presiden Jokowi lontarkan respons menohok ke Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla terkait pernyataan JK soal meminta Jokowi untuk menunjukkan
Seskab Teddy Indra Wijaya bocorkan saat ini tengah muncul fenomena meningkatnya atau inflasi pengamat di publik. Teddy menilai data yang disampaikan sejumlah
Presiden Prabowo Subianto geram ke pengusaha tambang yang nakal atau tidak taat pada aturan hukum. Pasalnya, masih terdapat sejumlah pengusaha nakal yang tetap
Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk menertibkan peredaran rokok ilegal atau tanpa cukai melalui skema legalisasi terbatas. Kebijakan ini