Nama Riza Chalid Disebut-sebut Aktor Kerusuhan Aksi Demo, Eks Anggota BIN ini Menduga Dia Sakit Hati: Kalau Pengendalinya...

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel Infanteri (Purn) Sri Radjasa Chandra membicarakan dugaan Mohammad Riza Chalid menjadi aktor kerusuhan aksi demo.

Sri Radjasa harus menyoroti Riza Chalid karena nama sosok mafia minyak dan gas bumi (migas) itu mencuat disebut dalang aksi demo tak karuan di Jakarta.

Sri Radjasa mengatakan, dirinya tidak jauh berbeda dengan pendapat mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono, bahwa ada pihak asing mendalangi insiden aksi demonstrasi tersebut.

Menurutnya, kerusuhan aksi demonstrasi sejak 25 Agustus 2025 telah  dikendalikan oleh pihak asing yang sengaja membuat situasi Indonesia carut-marut.

"Bukan sebuah rahasia lagi, ini bagian aksi massa kolosal menargetkan untuk menciptakan situasi chaos," kata Sri Radjasa dilansir tvOnenews.com dari podcast YouTube Forum Keadilan TV, Selasa (2/9/2025).

Sumber :

• Tangkapan layar YouTube Forum Keadilan TV

Baca Juga

Usut Korupsi Tata Kelola MBG, Kejagung Periksa Saksi Pengadaan Tablet-Sekretaris Kepala BGN

Pengendalian kerusuhan aksi demo ini tentunya tidak mudah, aktor asing tersebut membutuhkan biaya untuk energi dan logistik sangat besar.

Pola mengendalikan massa dalam aksi demo dalam sepekan terakhir mulai tercium yang sengaja membenturkan antara pihak polisi dan masyarakat.

Ia mengatakan, pengendalinya berada di bawah satu genggaman melalui organisasi atau perorangan tertentu.

"Ada pendana, pelaku, dan pengaman," ucapnya.

Mantan anggota BIN itu telah mendengar nama Riza Chalid mengguncang media sosial usai disebut dalang kerusuhan 28 Agustus hingga saat ini.

Sumber :

• Istimewa

Ia mengatakan bahwa, informasi tersebut bisa saja benar dan dipercaya, sebagaimana Riza Chalid adalah sosok buronan kasus korupsi minyak.

Apalagi, status Riza Chalid kini menjadi tersangka atas korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina usai diputuskan pada 10 Juli 2025.

Bahkan, Riza Chalid ditetapkan sebagai sosok buronan atau daftar pencarian orang (DPO) akibat kasus korupsinya dihantam oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ini tidak lepas dari sakit hatinya para koruptor khususnya kasus Pertamina yang hari ini masih DPO. Ini menginginkan situasi di negeri ini chaos," jelasnya.