Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir ingatkan untuk memanfaatkan momen Idulfitri sebagai wahana introspeksi diri baik sebagai warga-bangsa, umat, maupun tokoh bangsa.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dengan evaluasi pendidikan nasional. Indonesia masih banyak tertinggal.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai penetapan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang sebagai tersangka adalah jalan paling objektif.
Ketum PP Muhammadiyah menanggapi soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengakui bahwa dirinya memang cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir buka suara soal polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun yang kini tengah heboh menjadi perbincangan publik.
Beredar isu soal mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin diusulkan Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menjadi Cawapres Anies
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menggelar sidang etik terhadap peneliti BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin (APH), buntut komentar ancaman 'halalkan
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan duka mendalam atas korban meninggal dengan musibah gempa 5,6 magnitodu di Cianjur, Jawa Barat.
Duet Haedar Nashir dan Abdul Muti kembali dikukuhkan sebagai dwitunggal, Ketua dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah masa abdi 2022-2027.
Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan menyambangi Kantor PP Muhammadiyah, di Yogyakarta. Kapolda bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.
Perempuan berinisial DM (45), warga Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang ditangkap atas dugaan penyebaran informasi bohong atau hoaks di media sosial mengakui perbuatannya.
Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo terus dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini KPK menyebut ada tiga surat perintah penyidikan (sprindik) terkait pengembangan kasus tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang untuk memeriksa pihak lain dalam pengembangan kasus yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif, M Fikri Thobari.