Kisruh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih menyedot perhatian publik. Bahkan, belakangan KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dituding tidak lagi
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Yahya Cholil Staquf, mengeluarkan pernyataan tegas terkait keterlibatan anggotanya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Usai pertemuan tertutup dengan Yang Mulia Imam Besar Masjid Nabawi, Rabu (9/10/2024).
Ketua Umum PBNU, KH Cholil Yahya Staquf merespon rumor kadernya yang bakal masuk dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf menyebut yang terjadi di kasus bullying hingga kekerasan seksual di pondok pesantren karena tidak ada kontrol.
Gus Yahya menegaskan NU tidak akan bertanggung jawab terhadap lima tokoh muda yang berangkat ke Israel, menemui dan berfoto dengan Presiden Israel Isaac Herzog.
Ketua UmumPBNU KH Yahya Cholil Staquf ajak umat Islam Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji dengan menempuh cara prosedural yang ditetapkan pemerintah
PBNU tak hanya ucapkan apresiasi segenap pihak, Namun ia juga memberikan penilaian proses berjalannya pemilu 2024 ini. Selain itu, ia singgung soal kedamaian
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
capres Anies Baswedan berziarah ke makam para ulama di Rembang, Jawa Tengah, Senin (25/12/2023). Salah satunya tokoh Nahdlatul Ulama (NU), KH Bisri Mustofa
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.