Menkop UKM Teten Masduki menyatakan jangan sampai toko-toko kelontong milik masyarakat termasuk warung Madura terpinggirkan di tengah gempuran ritel modern.
Menkop UKM Teten Masduki mengaku telah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk memastikan tidak ada aturan daerah yang melarang warung Madura buka 24 jam.
Menkop UKM Teten Masduki mengatakan, sertifikasi halal untuk UMKM yang wajib di Oktober ini dalam rangka melindungi umat muslim baik itu konsumen atau produsen.
Selain perlunya mengatur tentang pemisahan bisnis medsos dan e-Commerce, pemerintah perlu mengatur tentang cross border commerce agar UMKM dalam negeri bisa bersaing.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki mengatakan sudah lama pasar domestik UMKM itu dikuasai oleh produk impor ilegal. "Pasar do
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggelar pemusnahan barang bukti hasil operasi penindakan balepressed atau pakaian bekas ilegal di Tempat Penimbunan P
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki merespon dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh empat anak buahnya pada 2019
Menteri Koperasi dan UKM mengatakan pihaknya akan segera melakukan restrukturisasi kredit terhadap pelaku UMKM yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang.
jawaban tegas Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda yang tidak bisa membantu warga. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi oleh warga Papua
FSGI sebut juri Lomba Cerdas Cermat di Kalimantan Barat tidak belajar dari pengalaman. Gebrakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi serius menata pertambangan
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meninjau langsung penataan kawasan eks Hibisc Fantasy dan meminta penambahan personel guna mempercepat proses reboisasi.
Puncak rangkaian Kirab Mahkota Binokasih Tatar Sunda resmi berakhir dengan prosesi penyerahan kembali mahkota legendaris ke Keraton Sumedang Larang, Senin (18/5).
Rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk menggelar kembali babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dipastikan batal.