Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Yasonna Laoly meminta agar usulan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden ke-2 Soeharto dapat dikaji lebih baik.
KPK menyatakan optimis mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly (YSL) akan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa pada Rabu, 18 Desember 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly pada Jumat ini
Pemerhati Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansah kirim angin segar ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas.
Kader PDIP Yassona Laoly dalam kesempatan serah terima jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) mengungkapkan pesannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) kalau Supratman Andi Atgas mampu menggantikannya.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan pemecatan terhadap kader PDIP Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tak bikin partai moncong putih sakit hati.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan sudah siap masuk dalam 'daftar hitam' salah satu menteri yang bakal direshuffle Presiden Jokowi.
Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly ikut memperingati Hari Pengayoman ke-79 Tahun 2024 dan gelaran Festival Layanan Hukum dan HAM.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah pembebanan belanja barang dan modal yang tidak tepat dalam Laporan Keuangan (LK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun Anggaran 2023.
Berakhirnya rumah tangga pasangan tersebut langsung memunculkan pertanyaan baru di tengah publik, yakni mengenai kelanjutan hubungan Insanul Fahmi dengan Inara Rusli.
Viral di media sosial video rekaman CCTV yang memperlihatkan sales rokok menjadi korban pencurian di Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah slop rokok dan uang tunai raib.
Seorang pria berinisial Z harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah aksi pencurian sepeda motornya di kawasan Tipar Cakung Barat, Jakarta Timur, terbongkar.
Pemerintah menanggung pokok dan bunga kredit Kopdes senilai Rp240 triliun lebih melalui APBN. Purbaya memastikan cicilan pertama mulai dibayarkan ke Himbara pada September 2026.