News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Pakar Tata Hukum Negara

Kontroversi Pemberlakuan KUHP dan KUHAP, Pakar Hukum Prof Dr Hufron Sebut Ancaman Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi

Kontroversi Pemberlakuan KUHP dan KUHAP, Pakar Hukum Prof Dr Hufron Sebut Ancaman Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi

Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sejak 2 Januari 2026 memicu polemik.
Pakar Hukum Tata Negara UMY Sebut UU MBG Punya Legitimasi Lebih Kuat, Ketimbang Perpres dan Inpres

Pakar Hukum Tata Negara UMY Sebut UU MBG Punya Legitimasi Lebih Kuat, Ketimbang Perpres dan Inpres

Pemerintah disebut-sebut segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur soal program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pakar Hukum Tata Negara sebut Angga Raka Melanggar Konstitusi: Melarang Wamen Rangkap Jabatan

Pakar Hukum Tata Negara sebut Angga Raka Melanggar Konstitusi: Melarang Wamen Rangkap Jabatan

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai rangkap jabatan yang dilakukan Angga Raka Prabowo bertentangan dengan konstitusi.
Pemakzulan Bupati Pati, Pansus Hak Angket DPRD Hadirkan Dua Pakar Hukum Tata Negara

Pemakzulan Bupati Pati, Pansus Hak Angket DPRD Hadirkan Dua Pakar Hukum Tata Negara

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menghadirkan dua pakar hukum tata negara untuk memperkuat landasan hukum dalam proses pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Putusan Pengadilan Tak Berlaku Surut, Begini Penjelasan Pakar Hukum

Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Putusan Pengadilan Tak Berlaku Surut, Begini Penjelasan Pakar Hukum

Pakar Hukum Tata Negara Untag Surabaya DR Hufron SH MH, menanggapi laporan Presiden ke 7 RI Joko Widodo terkait dugaan ijazah palsu miliknya
Pakar Hukum Tata Negara Nilai Kabinet Gemuk Tidak Masalah asal Ada Sinkronisasi

Pakar Hukum Tata Negara Nilai Kabinet Gemuk Tidak Masalah asal Ada Sinkronisasi

Pakar Hukum Tata Negara di Surabaya menilai kabinet gemuk pemerintahan Prabowo Gibran tidak jadi masalah karena ada payung hukumnya.
Pakar Hukum: Pemulihan Nama Gus Dur Lewat Pencabutan TAP MPR Jadi PIntu Masuk Gelar Pahlawan Nasional

Pakar Hukum: Pemulihan Nama Gus Dur Lewat Pencabutan TAP MPR Jadi PIntu Masuk Gelar Pahlawan Nasional

Pencabutan TAP MPR RI nomor 2 tahun 2001 yang mengatur pemberhentian presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dinilai pakar hukum tata negara, keputusan tepat.
Momentum Tahun Baru Islam, Mahfud MD Singgung soal Pemerintahan yang Adil dan Tidak Berpusat kepada Orang Kaya

Momentum Tahun Baru Islam, Mahfud MD Singgung soal Pemerintahan yang Adil dan Tidak Berpusat kepada Orang Kaya

Pakar Hukum Tata Negara UII Mahfud MD menilai Tahun Baru Islam 1 Muharam 1446 Hijriah 2024 sebagai momentum kontemplasi menebalkan nasionalisme lebih mencintai
Transaksi Judi Online Tambus 100 T dalam 3 Bulan, Pakar Hukum Desak Satgas Bentukan Presiden Bergerak Cepat

Transaksi Judi Online Tambus 100 T dalam 3 Bulan, Pakar Hukum Desak Satgas Bentukan Presiden Bergerak Cepat

Langkah Presiden Joko Widodo membentuk satgas pemberantasan judi online mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan, termasuk dari pakar hukum tata negara
Wacana Hak Angket Mulai Bergulir, Pakar Hukum: Ujung-ujungnya Hak Angket Bisa Pemakzulan Presiden

Wacana Hak Angket Mulai Bergulir, Pakar Hukum: Ujung-ujungnya Hak Angket Bisa Pemakzulan Presiden

Bergulirnya wacana hak angket atau hak interpelasi terkait Pemilu 2024, menjadi sorotan sejumlah kalangan, termasuk pakar hukum tata negara. Jokowi dimakzulkan?
Sutradara hingga 3 Pakar Hukum Tata Negara Film Dirty Vote Dipolisikan, Menohok Butet Kartaredjasa Singgung Orde Baru

Sutradara hingga 3 Pakar Hukum Tata Negara Film Dirty Vote Dipolisikan, Menohok Butet Kartaredjasa Singgung Orde Baru

Budayawan sekaligus seniman asal Yogyakarta, Butet Kartaredjasa menyebut film dokumenter karya sutradara Dandhy Dwi Laksono berjudul Dirty Vote sangat bagus.
Pakar Hukum Tata Negara Ini Sebut Dirty Vote hanya Berisi Asumsi dan Opini Pembuat Film

Pakar Hukum Tata Negara Ini Sebut Dirty Vote hanya Berisi Asumsi dan Opini Pembuat Film

Heboh kemunculan film dokumenter Dirty Vote membuat kegaduhan di tengah masyarakat jelang pemungutan suara Pemilu 2024. Pakar Hukum Tata Negara buka suara.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Cristiano Ronaldo Samai Rekor Lionel Messi di Piala Dunia 2026

Cristiano Ronaldo Samai Rekor Lionel Messi di Piala Dunia 2026

Cristiano Ronaldo berhasil menyamai rekor mentereng milik Lionel Messi di Piala Dunia 2026.
Heboh Anggota Intel Diamankan Mahasiswa UMY, Polda DIY: Bagian dari Pengawalan Aksi

Heboh Anggota Intel Diamankan Mahasiswa UMY, Polda DIY: Bagian dari Pengawalan Aksi

Seorang pria berpakaian sipil yang diduga anggota intelijen kepolisian diamankan oleh mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (17/6/2026). 
Modus Baru Narkoba di Jakarta Timur Terbongkar! Stiker ‘Sedot WC’ Ternyata Jadi Kode Transaksi Sabu dan Tembakau Sintetis

Modus Baru Narkoba di Jakarta Timur Terbongkar! Stiker ‘Sedot WC’ Ternyata Jadi Kode Transaksi Sabu dan Tembakau Sintetis

Polda Metro Jaya membongkar modus baru peredaran narkoba di Jakarta Timur menggunakan stiker "Sedot WC" sebagai kode transaksi. Simak cara kerja sistem tempel
Kabar Bahagia! Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Resmi Lamar Aktris Cantik Yuriska Patricia

Kabar Bahagia! Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Resmi Lamar Aktris Cantik Yuriska Patricia

Kabar bahagia datang dari bek Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Pemain Port FC itu melamar sang kekasih, Yuriska Patricia, yang diketahui sebagai aktris.
Pakar Hukum Sebut Peluang Ruben Onsu Ambil Alih Hak Asuh Anak Cukup Besar

Pakar Hukum Sebut Peluang Ruben Onsu Ambil Alih Hak Asuh Anak Cukup Besar

Pakar hukum menilai peluang Ruben Onsu untuk mengambil alih hak asuh anak cukup besar, terutama jika terbukti ada penelantaran atau eksploitasi terhadap sang anak.
Breaking News! Proses Eksekusi Hotel Sultan Ricuh, Simpatisan Lempar Botol-Batu

Breaking News! Proses Eksekusi Hotel Sultan Ricuh, Simpatisan Lempar Botol-Batu

Aksi ricuh simpatisan sempat mewarnai proses eksekusi Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Kamis (18/6/2026).
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Lelang dan Fee Proyek di Kasus DJKA

KPK Dalami Dugaan Pengaturan Lelang dan Fee Proyek di Kasus DJKA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT