Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menawarkan pekerjaan baru bagi pedagang Pasar Cicadas yang mengeluhkan minimnya pendapatan, setelah banyak PKL mengaku hanya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menawarkan pekerjaan baru bagi pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Cicadas Bandung sebagai solusi agar tetap berpenghasilan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi merasa prihatin setelah mengetahui seorang pedagang di Pasar Cicadas hanya berpenghasilan sekitar Rp30 ribu per hari. (20/5).
Pemkab Banyuwangi bebaskan pungutan retribusi bagi pedagang pasar yang tersebar di seluruh pasar se-Banyuwangi setiap akhir pekan alias hari Sabtu dan Minggu.
Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, mulai merangkak naik. Kenaikan pali
Puluhan pedagang Pasar Sambas berunjuk rasa menolak penggusuran lahan di Pasar Sambas, Kota Medan, yang akan dieksekusi juru sita Pengadilan Negeri (PN) Medan,
Pedagang Pasar Pramuka menjerit karena kenaikan harga sewa kios mencapai Rp400 juta dengan cicilan 18 bulan, dianggap tak sebanding dengan penghasilan mereka.
Pemkot Jakarta Selatan menertibkan kios Pasar Barito demi pembangunan Taman Bendera Pusaka. Pedagang akan direlokasi ke Pasar Lenteng Agung yang lebih layak.
Sebuah kegiatan edukatif bertajuk Kelas Rempah: “Ekspedisi Tanaman Obat dari Alam Menjadi Minuman Sehat” digelar di Kebun Lentera, Sleman, Sabtu (27/06/2026).
Polisi mengungkap fakta baru dibalik kasus penyekapan tiga karyawan percetakan berinisial TS (24), MRJ (20), dan AS (19) di Jalan Kalibaru Timur, Bungur, Senen, Jakarta Pusat.
Wakil Menteri Besar Kelantan Datuk Dr. Mohamed Fadzli bin Hassan apresiasi kunjungan wisatawan Indonesia ke Kelantan. Kata dia, kunjungan masyarakat Indonesia
Ketua DPP PKS Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa (BPPM), Aang Kunaifi menjelaskan bahwa proses pencalegan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai upaya
Menko Airlangga Hartarto memastikan bunga KUR tetap 6 persen meski suku bunga acuan naik. Hal itu demi menjamin pembiayaan dan menjaga keberlangsungan UMKM.
Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi (MK) tolak pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang minta aturan batas usai calon kades