News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Ppatk Act

BNPT Telusuri Aliran Dana ACT ke Jaringan Teroris

BNPT Telusuri Aliran Dana ACT ke Jaringan Teroris

BNPT akan telusuri aliran dana ACT ke kelompok teroris berdasarkan laporan PPATK. Mereka bekerja sama dengan rekanan menelusuri dugaan transaksi untuk terorisme
Menteri Agama Kasih Warning ACT, Izin Pengumpulan Donasi Bisa Dicabut Jika Terindikasi Dukung Terorisme

Menteri Agama Kasih Warning ACT, Izin Pengumpulan Donasi Bisa Dicabut Jika Terindikasi Dukung Terorisme

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan izin pengumpulan donasi yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) harus dicabut jika terindikasi mendukung terorisme...
Disebut Gunakan Duit Donasi Umat untuk Bisnis, Presiden ACT Ibnu Khajar Sulit Menjawab

Disebut Gunakan Duit Donasi Umat untuk Bisnis, Presiden ACT Ibnu Khajar Sulit Menjawab

Presiden ACT sulit jawab pertanyaan dugaan menggunakan duit donasi umat untuk urusan bisnis. Pihaknya saat ini belum bisa menjawab terkait dugaan tersebut
Dugaan Penyelewengan Dana, Polisi Mulai Bergerak Selidiki Kasus ACT

Dugaan Penyelewengan Dana, Polisi Mulai Bergerak Selidiki Kasus ACT

Bareskrim Mabes Polri segera bergerak menyelidiki dugaan kasus penyelewengan dana umat dari lembaga ACT. Hal itu merupakan buntut dari adanya aduan masyarakat
Daftar Negara yang Mendapat Kiriman Dana dari ACT

Daftar Negara yang Mendapat Kiriman Dana dari ACT

Ada sejumlah negara yang mendapat kiriman dana dari lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Aliran terbesar ke salah satu negara mencapai Rp 21 miliar
Pemprov DKI Evaluasi Izin ACT Buntut Kasus Dugaan "Sunat" Dana Umat

Pemprov DKI Evaluasi Izin ACT Buntut Kasus Dugaan "Sunat" Dana Umat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi izin organisasi non profit, Aksi Cepat Tanggap (ACT) setelah ada dugaan penyelewengan donasi dana umat.
Pencabutan Ijin Operasional ACT oleh Kemensos, Komisi VIII MF Nurhuda Yusro Minta Diproses Tegas Bukan Cuma Dicabut

Pencabutan Ijin Operasional ACT oleh Kemensos, Komisi VIII MF Nurhuda Yusro Minta Diproses Tegas Bukan Cuma Dicabut

temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Anggota Komisi VIII Fraksi PKB, MF Nurhuda Y bahwa Aksi Cepat Tanggap (ACT) tak cukup dibekukan.
PPATK Blokir 60 Rekening di 33 Bank, Presiden ACT Ibnu Khajar Pastikan Amanat yang Sudah Berjalan Akan Tetap Berjalan

PPATK Blokir 60 Rekening di 33 Bank, Presiden ACT Ibnu Khajar Pastikan Amanat yang Sudah Berjalan Akan Tetap Berjalan

Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) pastikan program tetap berjalan setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 60 rekening miliknya
ACT Akui Potong Donasi 13,7 Persen, Ternyata dari Dana CSR

ACT Akui Potong Donasi 13,7 Persen, Ternyata dari Dana CSR

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar menjelaskan terkait kabar lembaganya yang mengambil 13,7 persen dari dana sumbangan masyarakat.
Dugaan Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda, PPATK: Masih dalam Kajian

Dugaan Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda, PPATK: Masih dalam Kajian

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi keuangan dari karyawan yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) kepada seseorang yang diduga terkait dengan organisasi teroris Al Qaeda.
PPATK Blokir 60 Rekening ACT di 33 Bank, Ternyata Ini Alasannya

PPATK Blokir 60 Rekening ACT di 33 Bank, Ternyata Ini Alasannya

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir transaksi keuangan di 60 rekening atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT terkait dugaan penggunaan dana yang melanggar perundang-undangan.
Ketua MPR Meminta BNPT Menelusuri Aliran Dana ACT

Ketua MPR Meminta BNPT Menelusuri Aliran Dana ACT

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menelusuri aliran dana Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang mengalir ke aktivitas terlarang.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Baru Juga Rekrut Eks Pemain Al Hilal, Al Nassr Sudah Ditimpa Kabar Buruk dari CristianoRonaldo

Baru Juga Rekrut Eks Pemain Al Hilal, Al Nassr Sudah Ditimpa Kabar Buruk dari CristianoRonaldo

Baru juga Al Nassr mengumumkan bergabungnya Abdullah Al-Hamddan dalam klub tersebut, Ronaldo malah bawa kabar buruk jelang laga menjamu Al Ittihad. Ada apa?
Saktinya Barang Impor KW dari PT Blueray Lolos dari Pemeriksaan Fisik Setelah Berkomplot dengan Oknum Bea Cukai

Saktinya Barang Impor KW dari PT Blueray Lolos dari Pemeriksaan Fisik Setelah Berkomplot dengan Oknum Bea Cukai

Kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bermula dari PT Blueray Cargo (BR) menginginkan barang impor KW (tiruan) ilegal tidak dicek saat masuk ke Indonesia.
Jadwal Perempat Final Kejuaraan Beregu Asia 2026: Indonesia Jumpa Thailand

Jadwal Perempat Final Kejuaraan Beregu Asia 2026: Indonesia Jumpa Thailand

Berikut jadwal lengkap babak perempat final Kejuaraan Beregu Asia 2026 yang berlangsung di Qingdao Qonson Gymnasium, Qingdao, China pada Jumat 6 Februari 2026.
Pacitan Diguncang Gempa Berkekuatan M 6,4

Pacitan Diguncang Gempa Berkekuatan M 6,4

Pacitan, Jawa Timur diguncang gempa berkekuatan magnitude (M) 6,4, Jumat (6/2/2026) dini hari.
Layvin Kurzawa Siap-siap Saja, Bos Persib Janji Bakal Bikin Eks Pemain PSG Itu Betah di Bandung

Layvin Kurzawa Siap-siap Saja, Bos Persib Janji Bakal Bikin Eks Pemain PSG Itu Betah di Bandung

Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar membagikan kisah di balik caranya membangun kedekatan emosional dengan para pemain asing Maung Bandung. Sosok yang akrab ...
Bikin Miris! Sejumlah Oknum Bea Cukai Diduga KPK Dapat "Setoran" Rp7 Miliar Per Bulan

Bikin Miris! Sejumlah Oknum Bea Cukai Diduga KPK Dapat "Setoran" Rp7 Miliar Per Bulan

Sejumlah oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menerima Rp7 miliar sebagai’ jatah’ bulanan dari PT Blueray Cargo usai meloloskan barang impor kualitas KW agar mudah masuk ke Indonesia.
DPR RI Sebut Warung Madura Dianaktirikan soal Perlindungan Konsumen

DPR RI Sebut Warung Madura Dianaktirikan soal Perlindungan Konsumen

DPR menilai perlindungan konsumen di Indonesia belum adil, karena negara lebih melindungi ritel besar. Sementara warung Madura atau rakyat dituntut patuh tanpa diberi pembinaan yang setara.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT