DPR mengingatkan pemerintah harus mengevaluasi indikator keberhasilan transformasi digital, terutama dalam penegakan hukum terhadap praktik judi daring.
UU Penyiaran 2002 dinilai ketinggalan zaman. DPR dan KPI menilai aturan baru perlu dibuat agar sesuai dengan era digital dan layanan streaming yang berkembang.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan perjanjian dagang antara RI dan Amerika Serikat terkait transfer data harus dilaksanakan dengan tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendukung rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Gaza yang menjadi korban serangan Israel ke Indonesia.
âSaya berharap betul TNI sebagai pelindung rakyat betul-betul tidak mudah terpancing emosinya dikarenakan perilaku rakyat,â ujar Anggota Komisi I DPR, Sukamta.
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyebut bahwa kebijakan Prabowonomics yang berfokus menggenjot pertumbuhan ekonomi 8 persen sangat merupakan langkah berani.
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mengkritik Menteri Budi Arie Setiadi soal penanganan kasus judi online yang sebenarnya sudah lama, tetapi sakan ada pembiaran.
Panitia pelaksana MTQ Internasional 2023 di Kabupaten Tanah Laut, mengaku tidak pernah mengundang Cak Imin untuk membuka acara MTQ Internasional ke-3 2023,
Kehadiran Cak Imin membuka Gema Al Quran 2023 di Tanah Laut ditolak Bupati Tanah Laut, info rencana kedatangan Cak Imin diinfokan pada H-1 atau Senin Malam(5/9)
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak Pemerintah China untuk menghentikan penghancuran menara masjid di Desa Najiaying China. Ini katanya
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.