Satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayyir di Tepi Barat, ditutup Israel selama 20 jam berturut-turut, sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk.
Israel membangun 12.000 unit rumah baru di permukiman Yahudi di Tepi Barat. Hamas langsung mengecam dengan menyebutnya sebagai langkah berbahaya yang memperburuk pendudukan atas wilayah Palestina.
Kecaman tersebut secara khusus ditujukan terhadap serangan terbaru yang menargetkan Masjid Agung di Desa Jiljilya dan Masjid Al-Farouq di Desa Mazarâa al-Nubani, wilayah utara Ramallah, Tepi Barat.
Menlu Sugiono bertemu Menlu AS Marco Rubio di Washington DC, bahas situasi Tepi Barat dan dorong peran global menghentikan kekerasan serta menjaga proses perdamaian Gaza.
Sekjen PBB kecam keputusan Israel daftarkan tanah Tepi Barat sebagai tanah negara karena dinilai melanggar hukum internasional dan mengancam solusi dua negara.
Kantor penyiaran publik Israel, Kan, Rabu melaporkan bahwa sebuah komisi pemerintah yang mengawasi permukiman sipil di Yudea dan Samaria, sebutan Israel untuk Tepi Barat, telah menyetujui pembangunan 3.400 rumah baru.
Lebih dari 404 warga Palestina tewas dan 562 lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel ke Jalur Gaza pada Selasa (18/3/2025). Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) ajak semua terus bantu Palestina, meski hanya sekedar doa.
Sebanyak 40.000 warga Palestina di Tepi Barat, Palestina terpaksa harus mengungsi setelah diserang Israel. Hal itu diungkapkan PBB dalam konferensi pers, Rabu.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.