Terjaring Ott
Wali Kota Madiun Maidi Terjaring OTT KPK, 9 Orang Dibawa ke Jakarta
-
Jatim
- 19/01/2026 - 18:52
Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Maidi, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Madiun, Senin (19/1).
Dari Polisi hingga Bupati dengan Kekayaan Rp7 Miliar, Ini Jejak Karier Abdul Azis yang Terhenti di Tangan KPK
-
Nasional
- 8/08/2025 - 15:37
Abdul Azis, Bupati Kolaka Timur dengan kekayaan Rp7 miliar, kini terhenti kariernya usai terjaring OTT KPK. Ini profil dan perjalanan hidupnya.
KPK OTT Pejabat Pemprov Bengkulu, Kini Diperiksa di Polres
-
Nasional
- 23/11/2024 - 21:56
Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Deddy Nata membenarkan ada pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mapolresta Bengkulu.
Lakukan Pungli di Jembatan Timbang Perbatasan Bengkulu - Sumsel, Tiga Oknum ASN Kemenhub Terjaring OTT
-
Sumatera
- 27/03/2024 - 13:26
Terbukti lakukan pungli, tiga oknum ASN Kementerian Perhubungan Darat di wilayah hukum perbatasan Sumatera Selatan dan Bengkulu tertangkap tangan oleh unit tind
Komisioner KPU Padangsidimpuan di OTT Tim Saber Pungli Polda Sumut, Ketua KPU Sumut: Dugaannya Pemerasan
-
Sumatera
- 27/01/2024 - 22:34
Ketua Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Agus Arifin Siregar, membenarkan satu Komisioner KPU Padangsidimpuan diamankan pihak polisi atas kasus dug
Komisioner KPU Padangsidimpuan Terjaring OTT Polda Sumut
-
Sumatera
- 27/01/2024 - 11:43
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padangsidimpuan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Saber Pungli Ditreskrimum Polda Sumatera Utara,
Terjaring OTT, Kadis Kesehatan Kampar Kutip Uang Rp100 Juta ke Sejumlah Kepala Puskesmas untuk Suap Polisi
-
Sumatera
- 15/05/2023 - 14:20
Terjaring OTT, Kadis Kesehatan Kampar Kutip Uang Rp100 Juta ke Sejumlah Kepala Puskesmas untuk Suap Polisi
Empat Pegawai BPN dan Satu Kades Di Lebak Terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT)
-
News
- 13/11/2021 - 05:18
Ditreskrimsus Polda Banten melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak, Jumat (12/11/2021). Para petugas yang dipimpin oleh Wadir Reskrimsus Polda Banten, AKBP Hendy F Kurniwan  mengamankan empat orang pegawai BPN Lebak dan satu Orang Kepala Desa.
Memuat Konten Berikutnya...
Trending
Baru Juga Rekrut Eks Pemain Al Hilal, Al Nassr Sudah Ditimpa Kabar Buruk dari CristianoRonaldo
-
Liga Internasional
- 6/02/2026 - 06:00
Baru juga Al Nassr mengumumkan bergabungnya Abdullah Al-Hamddan dalam klub tersebut, Ronaldo malah bawa kabar buruk jelang laga menjamu Al Ittihad. Ada apa?
Saktinya Barang Impor KW dari PT Blueray Lolos dari Pemeriksaan Fisik Setelah Berkomplot dengan Oknum Bea Cukai
-
Nasional
- 6/02/2026 - 05:28
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bermula dari PT Blueray Cargo (BR) menginginkan barang impor KW (tiruan) ilegal tidak dicek saat masuk ke Indonesia.
Jadwal Perempat Final Kejuaraan Beregu Asia 2026: Indonesia Jumpa Thailand
-
Bulu Tangkis
- 6/02/2026 - 06:58
Berikut jadwal lengkap babak perempat final Kejuaraan Beregu Asia 2026 yang berlangsung di Qingdao Qonson Gymnasium, Qingdao, China pada Jumat 6 Februari 2026.
Pacitan Diguncang Gempa Berkekuatan M 6,4
-
Nasional
- 6/02/2026 - 01:56
Pacitan, Jawa Timur diguncang gempa berkekuatan magnitude (M) 6,4, Jumat (6/2/2026) dini hari.
Layvin Kurzawa Siap-siap Saja, Bos Persib Janji Bakal Bikin Eks Pemain PSG Itu Betah di Bandung
-
Liga Indonesia
- 6/02/2026 - 01:07
Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar membagikan kisah di balik caranya membangun kedekatan emosional dengan para pemain asing Maung Bandung. Sosok yang akrab ...
Bikin Miris! Sejumlah Oknum Bea Cukai Diduga KPK Dapat "Setoran" Rp7 Miliar Per Bulan
-
Nasional
- 6/02/2026 - 04:55
Sejumlah oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menerima Rp7 miliar sebagai’ jatah’ bulanan dari PT Blueray Cargo usai meloloskan barang impor kualitas KW agar mudah masuk ke Indonesia.
DPR RI Sebut Warung Madura Dianaktirikan soal Perlindungan Konsumen
-
Nasional
- 6/02/2026 - 05:00
DPR menilai perlindungan konsumen di Indonesia belum adil, karena negara lebih melindungi ritel besar. Sementara warung Madura atau rakyat dituntut patuh tanpa diberi pembinaan yang setara.
Selengkapnya