Ini Klarifikasi Mabes TNI soal Omongan Panglima Minta Prajurit Piting Warga Pulau Rempang

Jakarta, tvOnenews.com - Baru-baru ini video soal pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono soal aksi demo warga Pulau Rempang viral di media sosial. 

Sontak hal itu membuat Mabes TNI buka suara atas pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, yang memerintahkan prajuritnya untuk memiting warga Pulau Rempang Batam, Kepulauan Riau, yang melakukan aksi demo anarkis. 

Kapuspen TNI, Laksda TNI Julius Widjojono mengatakan bahwa ada salah pemahaman dari masyarakat atas pernyataan tersebut.

"Jika dilihat secara utuh dalam video tersebut, Panglima TNI sedang menjelaskan bahwa demo yang terjadi di Rempang sudah mengarah pada tindakan anarkisme yang dapat membahayakan baik aparat maupun masyarakat itu sendiri. Sehingga meminta agar masing-masing pihak untuk menahan diri," ujar Julius dalam keterangannya Minggu, (17/9/2023).

Julius mengatakan, Panglima TNI dalam hal ini menginstruksikan kepada Komandan Satuan untuk melarang prajurit menggunakan alat/senjata, dalam mengamankan aksi demo Rempang. 

Sebab hal tersebut untuk menghindari korban, sehingga lebih baik menurunkan prajurit lebih banyak dari pada menggunakan peralatan yang bisa mematikan.

"Panglima mengatakan, jangan memakai senjata, tapi turunkan personel untuk mengamankan demo itu," katanya.

Dia menjelaskan, terkait bahasa piting memiting itu sebenarnya hanya bahasa prajurit, Sebab disampaikan di forum prajurit, yang berarti setiap prajurit 'merangkul' satu masyarakat agar terhindar dari bentrokan.

"Kadang-kadang bahasa prajurit itu suka disalahartikan oleh masyarakat yang mungkin tidak terbiasa dengan gaya bicara prajurit," pungkasnya.

Kendati demikian, dia memahami adanya kesalahan tafsir ini. Julius menegaskan, Panglima TNI sangat tidak berharap kebrutalan dilawan dengan kebrutalan, karena sudah cukup menjadi pembelajaran banyaknya korban di kedua belah pihak baik aparat atau masyarakat akibat konflik ini.

"Perlu diingat dengan konflik ini, maka kerugian pasti diterima oleh aparat dan masyarakat Indonesia sendiri," pungkasnya. (aag)