Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut tidak mungkin ada pejabat publik yang 100 persen netral di Pilpres 2024.

“Kalau ada orang bilang bahwa netral, 100 persen itu pasti bohong, itu pasti bohong. Orang bilang 100 persen imparsial, pasti dia bohong,” kata Muhadjir di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Dia menjelaskan ketika ada pejabat publik yang memasukkan kepentingan pribadi atau kelompoknya dalam kepentingan publik, maka itu sudah terjadi eksternalitas negatif.

Menurut Muhadjir eksternalitas negatif itu bisa disengaja. Namun, hal itu juga bisa tidak terhindarkan. Dia pun memberikan contoh kasus ketika seorang pejabat publik pergi melayat.

“Misalnya, kalau kita punya baju dinas, mau berangkat ke kantor harus ngelayat dulu saudara kita yang meninggal, tidak mungkin kita ganti baju karena mau ngelayat, baru kemudian dinas pakai baju, itu adalah unavoided,” jelas Muhadjir.

“Tali memang ada eksternalitas negatif yang betul-betul intended, yang disengaja dan itu sangat berpulang kepada pejabat publik masing-masing,” tambahnya.