Geger Rencana Impor 105 Ribu Mobil dari India, KAMMI Jakarta: Indonesia Miliki Kapasita Produksi Otomotif yang Mumpuni

Jakarta, tvOnenews.com - Rencana besar untuk mendatangkan 105 ribu unit kendaraan bermotor secara utuh (Completely Built Up/CBU) dari India menuai gelombang penolakan. 

Pergerakan Kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jakarta menilai langkah importasi massal tersebut merupakan kebijakan mundur yang berpotensi melumpuhkan ekosistem manufaktur otomotif di tanah air.

Aktivis mahasiswa menilai ada ketidakwajaran dalam rencana ini, terutama karena unit usaha yang berencana melakukan impor tersebut sebenarnya memiliki mandat utama di sektor ketahanan pangan, bukan otomotif. 

Hal ini dinilai berisiko mengaburkan fokus strategis perusahaan dan mengancam stabilitas ekonomi nasional.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi KAMMI, Mambang Saputra, menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki fasilitas produksi yang sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan kendaraan domestik.

“Indonesia memiliki kapasitas produksi otomotif yang mumpuni. Membuka keran impor tanpa urgensi yang jelas hanya akan mematikan inovasi dan investasi yang telah kita bangun susah payah di tanah air,” ujar Mambang Saputra dalam keterangannya di Jakarta.

Ada empat poin krusial yang menjadi dasar penolakan ini. Pertama, impor kendaraan CBU dianggap menciptakan persaingan tidak sehat bagi pabrikan lokal. 

Kedua, adanya ketidaksesuaian lini bisnis antara mandat ketahanan pangan dengan bisnis otomotif. 

Ketiga, kekhawatiran akan memperlebar defisit neraca perdagangan yang menekan nilai tukar Rupiah. 

Terakhir, muncul keraguan mengenai kesesuaian standar emisi dan keamanan kendaraan asal India dengan regulasi di Indonesia.

Mambang menambahkan, pihaknya mendesak agar rencana mendatangkan seratus ribu lebih unit mobil tersebut segera disetop demi melindungi kepentingan nasional.

“Bahwa rencana impor 105 ribu unit mobil dari India harus segera dihentikan, karena akan membunuh produsen otomotif dalam Negeri dan tidak terlindunginya kepentingan Nasional,” tegas Mambang.

Lebih lanjut, KAMMI Jakarta meminta otoritas terkait untuk melakukan audit transparansi mengenai urgensi pemilihan mitra asal India dibandingkan opsi produsen lokal. 

Mereka juga mendorong pemerintah untuk memperketat kuota impor dan memprioritaskan penggunaan produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi dalam operasional setiap korporasi di bawah naungan negara.