Ekonom Paparkan Masalah di Papua dan Solusi Terbaiknya

tvOnenews.com - Ekonom dan peneliti kebijakan publik asal Papua, Billy Mambrasar, memaparkan berbagai tantangan pembangunan di Papua beserta solusi yang ia tawarkan dalam pertemuan bersama pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kantor United Nations (UN) di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Billy Mambrasar berdiskusi langsung dengan David McLachlan-Karr, Regional Director for Asia-Pacific United Nations, serta Gita Sabharwal, United Nations Resident Coordinator in Indonesia. Diskusi tersebut juga dihadiri sejumlah pemuda Indonesia yang diundang untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan Indonesia serta kontribusi PBB dalam mendukung pembangunan di berbagai daerah, termasuk Papua.

Dalam pemaparannya, Billy menekankan bahwa salah satu akar persoalan konflik yang berkepanjangan di Papua adalah ketidakstabilan dan ketidakadilan ekonomi yang masih dirasakan oleh masyarakat lokal.

Menurutnya, ketimpangan ekonomi yang berlangsung lama telah menciptakan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).

“Jika kita ingin menyelesaikan konflik Papua secara berkelanjutan, kita harus mulai dari akar masalahnya, yaitu ketidakadilan ekonomi. Stabilitas hanya dapat tercapai jika masyarakat merasa memiliki akses yang adil terhadap pembangunan,” ujar Billy.

Billy juga menekankan pentingnya pendataan yang lebih komprehensif terhadap Orang Asli Papua (OAP) sebagai dasar dalam merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Ia menilai bahwa data yang akurat mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan demografi masyarakat Papua akan membantu pemerintah merumuskan program pembangunan yang lebih efektif dan inklusif.

Selain itu, Billy menegaskan bahwa setiap program pembangunan di Papua harus melibatkan masyarakat lokal secara aktif, khususnya Orang Asli Papua, agar pembangunan tidak hanya bersifat top-down tetapi benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Billy juga mendorong pendekatan pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan generasi muda, bukan semata-mata pada model ekonomi ekstraktif.

Ia mencontohkan pendekatan agroforestry sebagai salah satu model pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Papua. Menurut Billy, pengembangan sektor pertanian terpadu seperti agroforestry dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, termasuk petani dan peternak, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Model ekonomi ini juga dinilai dapat mendukung berbagai program prioritas pemerintah Indonesia, seperti penguatan koperasi desa (Kopdes) serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan dukungan rantai pasok pangan dari daerah.

“Pendekatan pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, khususnya generasi muda dan petani lokal, akan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Papua,” jelas Billy.

Selain membahas isu Papua, Billy juga menyoroti fenomena yang lebih luas terkait partisipasi generasi muda dalam politik di Indonesia. Ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa banyak anak muda saat ini cenderung menjauh dari dunia politik karena tingginya biaya politik, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah.

Menurutnya, biaya politik yang sangat tinggi menciptakan persepsi bahwa ruang politik hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki modal finansial besar atau jaringan politik yang kuat.

“Kondisi ini membuat banyak anak muda akhirnya memilih untuk berkontribusi melalui jalur lain seperti kewirausahaan, inovasi teknologi, maupun gerakan sosial, dibandingkan masuk ke dalam politik formal,” ujarnya.

Billy menilai bahwa ke depan, sistem politik Indonesia perlu menjadi lebih inklusif agar generasi muda memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Pertemuan antara para pemuda Indonesia dan pimpinan PBB ini menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai tantangan pembangunan serta mendorong pendekatan yang lebih inklusif dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua.