Gubernur KDM Tak Tinggal Diam, Desak Pemkab Lakukan 4 Upaya Penting Imbas Bencana Banjir Selalu Terpa Bandung

Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyoroti bencana banjir di Kabupaten Bandung. Pasalnya, persoalan ini terus berulang dan terjadi sampai sekarang.

KDM menyinggung penanganan banjir yang selama ini dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung. Menurutnya, solusinya belum menyentuh akar permasalahan sehingga banjir semakin masif.

KDM menyebut pembenahan tata ruang dilakukan sebelumnya gagal menjadi solusi. Alhasil, bencana banjir masih tidak terkendali.

KDM menilai salah satu penyebab banjir terus berulang akibat alih fungsi lahan menjadi permukiman. Ia pun memberikan empat upaya penting yang harus dilakukan Pemkab Bandung.

"Tata ruang Kabupaten Bandung harus berubah," ujar KDM di Gedung Pakuan, Kota Bandung dikutip, Kamis (16/4/2026).

4 Solusi dari KDM untuk Menghentikan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung

KDM menjelaskan upaya pertama. Hal ini menyangkut pada pembenahan pengelolaan tata ruang di Bandung.

Gubernur Jabar itu menuturkan, penanganan banjir selama ini belum menyeluruh. Ia melihat langkah yang dilakukan cuma menangani dampaknya.

Ia menambahkan, jika tidak ada perubahan tata ruang, hal ini bisa merugikan masyarakat dan banjir rentan menjadi siklus tahunan.

Dedi Mulyadi membagikan upaya kedua. Pemkab Bandung harus bertindak untuk membenahi area-area di sekitaran sungai.

"Yang kedua, sungai-sungainya harus segera dinormalisasikan," terangnya.

Menurutnya, banyak kerusakan yang terjadi di bantaran sungai. Pada akhirnya, debit air saat hujan deras tidak mampu ditopang lagi sehingga menyebabkan banjir.

Ia menegaskan, upaya ketiga yang harus dilakukan pemerintah setempat, yakni mengutamakan penghijauan. Dengan langkah ini, area di sekitar sungai nantinya memiliki resapan air.

"Yang ketiga, hulu sungainya harus direhabilitasi menjadi lahan hijau," tegasnya.

Mantan Bupati Purwakarta ini mengapresiasi langkah diambil Pemkab Bandung. Pemerintah berupaya untuk memompa debit air yang melebihi kapasitas untuk kembali ke sungai.

Namun, Dedi Mulyadi menekankan mulai sekarang penanganan tidak boleh bersifat sementara. Terlebih, ia melihat masih maraknya pembangunan bangunan untuk komersial dan perumahan.

Ironisnya, pembangunan bangunan ini terletak di lahan produktif. Menurutnya, hal ini menjadi biang kerok menciptakan gangguan pada sistem ekologi.