Petakan 4 Isu Strategis Perbatasan, BNPP RI Perkuat Sinergi Lintas Sektor Lewat Rencana Aksi 2026

Regulasi tersebut menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sekaligus memperkuat fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Pada tahun 2026, lanjut Makhruzi, terdapat 552 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 29 kementerian/lembaga di 18 provinsi perbatasan dengan total alokasi anggaran mencapai Rp11,3 triliun.

Nilai tersebut meningkat sekitar 77,46 persen dibandingkan alokasi tahun 2025 sebesar Rp6,4 triliun, mencerminkan semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

Ia juga mengungkapkan bahwa tiga kementerian dengan alokasi anggaran terbesar dalam Rencana Aksi PBWN-KP Tahun 2026 adalah Kementerian Sosial sebesar Rp4,29 triliun untuk program perlindungan sosial, Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp3,93 triliun untuk pembangunan infrastruktur strategis di kawasan perbatasan.

Serta Kementerian Pertanian sebesar Rp949,29 miliar guna mendukung pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah perbatasan.

Makhruzi berharap forum koordinasi ini mampu membangun kesamaan pemahaman seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap arah kebijakan, pembagian peran, serta tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan Rencana Aksi PBWN-KP Tahun 2026.

“Dengan komunikasi yang kuat dan komitmen bersama, setiap program dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan perbatasan,” ujar Makhruzi.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor tersebut, BNPP RI terus mendorong terwujudnya pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan yang semakin terpadu, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkokoh kedaulatan negara di wilayah perbatasan.