RESSED UI: Ekspor Bahan Mentah Rugikan Negara, Hilirisasi Wajib Sampai Produk Akhir

Dengan begitu, mandat konstitusi dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, akan dapat ditunaikan secara lebih optimal.

Dia kembali mengingatkan bahwa kehadiran fasilitas pemurnian atau smelter hanyalah titik tengah (midstream) dari panjangnya rantai industri. Oleh sebab itu, operasional smelter mutlak membutuhkan jaminan pasokan bahan baku dari hulu, sekaligus kesiapan industri lanjutan di hilir yang akan menyerap hasil olahannya.

"Problem kita bukan hilirisasinya, akan tetapi proses terjadinya hilirisasi itu yang kita permasalahkan," imbuh Ali.

Senada dengan visi tersebut, Sekretaris Jenderal Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi, Ahmad Erani Yustika, memaparkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan dua tujuan utama dalam program hilirisasi nasional: menggenjot nilai tambah kekayaan alam, dan memangkas ketergantungan Indonesia terhadap barang impor.

"Yang pertama kita harus menaikkan nilai tambah sumber daya alam kita sehingga harus diolah di sini, itu yang paling utama. Yang kedua kita justru harus mendorong supaya ketergantungan impornya itu berkurang," kata Erani.

Erani mencontohkan pengadaan kabel bawah laut yang selama ini banyak mengandalkan pasokan dari luar negeri. Padahal, Indonesia memiliki cadangan tembaga yang besar dan semestinya mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri.

Ia melanjutkan, kebutuhan bahan baku industri strategis semacam ini sudah saatnya dipenuhi oleh kapasitas produksi dalam negeri. Langkah ini akan memperkuat industri nasional sekaligus menekan laju impor.

"Kalau dulu misalnya kabel bawah laut itu kita harus impor, maka kita produksi sendiri. Dulu baru dicukupi dulu. Kalau nanti ada sisanya baru kita berpikir yang lain, misalnya ekspor," tutupnya. (aag)