Cegah Korupsi di Daerah, Wamendagri Akhmad Wiyagus Tekankan Penguatan APIP

Ia juga meminta hasil kegiatan tersebut ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang terukur dengan menetapkan masalah yang harus diselesaikan, langkah perbaikan, penanggung jawab, batas waktu, dan bukti penyelesaian. 

Pemantauan secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan tindak lanjut menghasilkan perbaikan sekaligus mencegah masalah yang sama berulang.

Selain itu, Wiyagus mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan sinkronisasi dan kolaborasi antara Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), termasuk dalam perencanaan dan penganggaran. 

Kedua unsur tersebut perlu bersama-sama mengawal tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.

"Pada akhirnya pencegahan korupsi ini sekali lagi sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan di pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun ... kota," pungkasnya. (dpi)