Tito Karnavian Evaluasi Kinerja 16 Tahun BNPP, Koordinasi Pembangunan Perbatasan Diperkuat

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menjadikan peringatan HUT ke-16 BNPP RI sebagai momentum mengevaluasi capaian sekaligus memperkuat peran lembaga dalam mengoordinasikan pembangunan kawasan perbatasan.

Tito menyebut evaluasi diperlukan untuk melihat berbagai capaian, mengidentifikasi kekurangan, serta menentukan perbaikan agar pelaksanaan tugas BNPP RI ke depan semakin terarah.

“Kita mengambil momentum hari ulang tahun ini untuk melakukan evaluasi. Apa yang kira-kira plus yang sudah dicapai oleh BNPP, dan apa yang masih belum sesuai harapan, dan bagaimana nanti BNPP itu ke depan,” ujar Tito dalam keterangannya, dikutip Jumat (18/9/2026).

Salah satu capaian yang mendapat perhatian Tito adalah pembangunan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang kini telah beroperasi di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia.

Menurut Tito, PLBN tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pelayanan lintas batas, tetapi juga menjadi representasi Indonesia di wilayah terdepan. Pembangunan dan pembenahan PLBN dinilai menjadikannya sebagai gerbang sekaligus etalase Indonesia di kawasan perbatasan.

“Ini membanggakan kita karena betul-betul menjadi gerbang, menjadi etalase bangsa Indonesia dengan perbaikan dan renovasi pos lintas batas. Sejauh ini yang saya tahu, tata kelolanya juga cukup baik,” katanya.

Selain pembangunan PLBN, Tito mengapresiasi berbagai program BNPP RI di kawasan perbatasan. Program tersebut antara lain keterlibatan dalam penanganan bencana di sejumlah kabupaten perbatasan di Sumatera serta upaya menyelesaikan persoalan atau dispute perbatasan di Sebatik.

Meski demikian, Tito menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat. Salah satunya adalah kapasitas BNPP RI sebagai coordinating agency yang bertugas menyinergikan kementerian/lembaga dan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan perbatasan.

“Saya juga harus objektif untuk menyampaikan hal-hal yang menurut saya masih belum berjalan secara maksimal. Di antaranya adalah belum mampunya BNPP untuk menjadi coordinating agency yang bisa mengoordinasikan semua stakeholder, kementerian/lembaga, dalam rangka untuk membangun daerah perbatasan,” terangnya.

Tito menjelaskan penguatan tersebut meliputi kemampuan BNPP RI dalam menyusun program, mengoordinasikan dukungan anggaran, dan memastikan pembangunan perbatasan tidak dilakukan secara sektoral.

Ia juga menilai evaluasi berkala terhadap program kementerian/lembaga di kawasan perbatasan perlu ditingkatkan. Evaluasi tersebut diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan secara terpadu dan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan.

Tito menegaskan pembangunan kawasan perbatasan harus dilihat lebih luas, bukan hanya dari sisi pengelolaan batas negara. Pembangunan juga perlu diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan pertahanan negara.

“Kita ingin menjadikan daerah perbatasan sebagai bukan backyard (halaman belakang), tapi menjadi front yard (halaman depan) dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, yang akan berimplikasi kepada sistem pertahanan negara di garis perbatasan,” kata Tito.

Tito turut menyoroti pentingnya publikasi kinerja dan kegiatan BNPP RI melalui berbagai kanal media. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting bagi lembaga publik untuk membangun legitimasi sekaligus memperoleh kepercayaan masyarakat.

“Di negara demokrasi seperti Indonesia ini, semua lembaga dan swasta di negara demokrasi, kunci utamanya untuk bisa survive itu adalah mendapatkan public legitimacy, dukungan publik, dukungan rakyat, dan mendapatkan public consent, restu dari rakyat untuk kita bisa bekerja,” tuturnya.

Dalam refleksinya, Tito menggunakan analogi group tent atau teori tenda kelompok untuk menggambarkan pentingnya kolaborasi dalam sebuah organisasi. Ia mengibaratkan tenda akan berdiri kuat jika seluruh pihak yang berada di dalamnya ikut menopang.

“Dirgahayu Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang ke-16. Teruslah bekerja keras untuk menjaga kedaulatan dan membangun beranda depan negara kita,” ucap Tito.

Peringatan HUT ke-16 BNPP RI juga diisi dengan pemberian Satyalancana Karya Satya kepada ASN yang telah mengabdi selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Selain itu, turut diberikan santunan dan paket sembako kepada anak yatim piatu.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari refleksi perjalanan BNPP RI sekaligus penegasan komitmen lembaga untuk terus memberikan pelayanan dan hadir di tengah masyarakat kawasan perbatasan.

Sebagai informasi, BNPP RI dibentuk secara resmi pada 17 September 2010 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pembentukan lembaga tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara terpadu. (rpi)