Ajak 10 Negara Berdialog, Kepala BNPP RI: Kami Ingin Menciptakan Perbatasan sebagai Halaman Depan

Jakarta, tvOnenews.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menjalin penguatan komunikasi dan kerja sama dengan sejumlah tetangga untuk membahas pengelolaan kawasan perbatasan.

Upaya dialog ini dilakukan lewat forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning yang digelar di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Forum tersebut menjadi wadah untuk membahas perkembangan, tantangan, serta peluang kerja sama dalam pengelolaan perbatasan. 

Pertemuan ini mengusung tema “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity” dengan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI.

Dalam pertemuan itu, posisi perbatasan kembali ditegaskan sebagai bagian penting dari kedaulatan sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Wilayah kedaulatan Indonesia memiliki perbatasan dengan 10 negara. Tiga negara berbatasan darat, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Sementara itu, tujuh negara lainnya berbatasan laut, yaitu Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Palau.

Baca Juga

Tito Karnavian Dorong Penyelesaian Persoalan Perbatasan secara Damai, Kepala BNPP: Demi Kepentingan Bersama!

Kondisi ini membuat pengelolaan perbatasan membutuhkan koordinasi dan kerja sama dengan negara-negara tetangga.

Dalam sambutannya, Tito mengatakan hubungan baik dengan negara-negara tetangga menjadi salah satu bagian penting dalam menjalankan mandat BNPP RI. Lembaga tersebut berperan mengoordinasikan kementerian dan lembaga yang memiliki tugas di kawasan perbatasan.

“Nomor satu tentu saja untuk melindungi kedaulatan negara, khususnya menjaga dan mengamankan batas wilayah kita,” ujar Tito, Rabu (16/9/2026).

Sejumlah perwakilan diplomatik turut hadir dalam forum tersebut. Mereka antara lain Dubes Malaysia Dato' Muzaffar Shah Mustafa, Dubes Papua Nugini Simon Namiss, Dubes Timor-Leste Roberto Sarmento de Oliveira Soares, Dubes Vietnam Ta Van Thong, Dubes Singapura Kwok Fook Seng, dan Dubes Filipina Christopher B. Montero.

Hadir pula Penasihat Australian Border Force untuk Indonesia Ian Kelly serta Konselor Politik Kedutaan Besar India Vikram Vardhan.

Lebih lanjut, pengelolaan perbatasan melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, imigrasi, bea cukai, karantina, hingga kementerian dan lembaga terkait.

BNPP RI sendiri memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini terdapat 15 PLBN yang beroperasi. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 24 PLBN.