Demi Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Kemendagri Dorong Pemda di NTB Perkuat KPDBU

Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI dari Daerah Pemilihan NTB II Fauzan Khalid menilai KPDBU dapat menjadi salah satu opsi untuk mendukung penyediaan infrastruktur sekaligus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia mencontohkan pengembangan PJU yang selain meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung aktivitas masyarakat, juga dapat dikaji keterkaitannya dengan optimalisasi penerimaan daerah dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL), yang sebelumnya dikenal sebagai Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

“Pembangunan infrastruktur melalui KPDBU perlu dilihat tidak hanya dari sisi penyediaan layanan publik, tetapi juga dari manfaat ekonomi dan potensinya dalam mendukung penguatan PAD,” tandasnya. (rpi)