Gandeng Papua Nugini Dorong Perbatasan Jadi Koridor Ekonomi, Kepala BNPP RI:

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bersama Pemerintah Papua Nugini (PNG) mendorong penguatan kerja sama pengelolaan perbatasan yang tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan dan administrasi, tetapi juga konektivitas, perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.

Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, pengembangan kawasan perbatasan merupakan bagian penting dari upaya menjadikan perbatasan sebagai pusat kegiatan ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan.

“Mandat lain dari lembaga kami adalah mengembangkan kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan bukanlah halaman belakang Indonesia. Kami ingin menjadikannya sebagai halaman depan. Tidak hanya untuk kegiatan lintas batas, tetapi seluruh kawasan PLBN juga harus dikembangkan. Presiden menyampaikan kepada saya bahwa PLBN harus menjadi pusat kegiatan ekonomi,” ujar Tito dalam forum Indonesia Border Partnership bertema “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity” di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, dikutip Senin (21/9/2026).

Tito menjelaskan, pengembangan kawasan PLBN dilakukan melalui pembagian zona yang tidak hanya mendukung pelayanan administrasi dan lintas batas, tetapi juga aktivitas ekonomi dan perdagangan.

“Karena itu, di setiap PLBN terdapat apa yang kami sebut sebagai zona inti. Zona inti digunakan untuk kegiatan administrasi dan lintas batas. Kemudian terdapat zona pendukung yang dikembangkan untuk berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan, seperti pasar dan kegiatan lainnya,” katanya.

Dalam konteks perbatasan Indonesia-Papua Nugini, Tito menyebut saat ini Indonesia telah memiliki tiga PLBN, yakni Skouw, Sota, dan Yetetkun. Pemerintah juga terus berupaya mengembangkan infrastruktur perbatasan agar konektivitas dan aktivitas masyarakat dapat semakin terfasilitasi.

Menurutnya, pengembangan perbatasan perlu dilakukan dengan memperhatikan aktivitas masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun, termasuk kegiatan perdagangan, sosial, budaya, dan hubungan antarmasyarakat di kedua negara.

“Pemerintah tentu harus melayani masyarakat tersebut. Meskipun kami bertugas menjaga wilayah negara, kami juga harus melayani masyarakat agar mereka dapat berinteraksi satu sama lain dan memperoleh manfaat bersama, baik melalui perdagangan, kegiatan budaya, maupun pariwisata,” lanjut Tito.

Sementara itu, Duta Besar Papua Nugini untuk Indonesia Simon Namis menyampaikan, Indonesia dan Papua Nugini memiliki hubungan erat yang dipersatukan oleh geografi, sejarah, serta kehidupan masyarakat di kedua negara. 

Untuk itu, menurutnya kerja sama perbatasan kedua negara perlu terus dikembangkan, tidak hanya dalam aspek keamanan dan administrasi, tetapi juga mencakup konektivitas, infrastruktur, perdagangan, investasi, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

“Ke depan, kerja sama perbatasan Papua Nugini dan Indonesia tidak boleh hanya berfokus pada persoalan keamanan dan administrasi. Kerja sama tersebut juga perlu semakin mencakup konektivitas, infrastruktur, perdagangan, investasi, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Simon secara khusus menyoroti inisiatif konektivitas Butmabin–Yetetkun yang dinilai dapat membuka peluang perdagangan dan memperkuat aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan. Bagi Papua Nugini, inisiatif tersebut bukan sekadar membangun pintu lintas batas baru. Namun juga peluang strategis untuk memperkuat pelayanan pemerintah bagi masyarakat di wilayah terpencil, meningkatkan pergerakan lintas batas yang sah, memperkuat tata kelola perbatasan, serta membuka jalur perdagangan baru antara Provinsi Western di Papua Nugini dan Papua Selatan di Indonesia. 

Berikutnya menurut Simon, koridor tersebut juga berpotensi mendukung kegiatan ekonomi kawasan melalui penguatan jalur logistik. “Yang tidak kalah penting, koridor ini berpotensi menjadi jalur logistik alternatif yang dapat mendukung kegiatan ekonomi kawasan,” katanya.

Di sisi lain, Simon menekankan peningkatan konektivitas perlu berjalan beriringan dengan penguatan keamanan perbatasan dan kemudahan bagi pergerakan masyarakat yang sah.

“Pada saat yang sama, kami meyakini bahwa pengelolaan perbatasan yang efektif harus tetap memfasilitasi pergerakan masyarakat yang sah serta memperkuat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Simon juga menyambut rencana kunjungan lapangan bersama ke Merauke, Yetetkun, dan Butmabin untuk memperkuat kerja sama praktis kedua negara.

“Kami juga menyambut baik rencana kunjungan lapangan bersama ke Merauke, Yetetkun, dan Butmabin, karena kebijakan yang paling efektif adalah kebijakan yang disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan,” pungkasnya.