Kepercayaan Publik Tak Cukup Dibangun Lewat Program, Ini Tantangan Baru Komunikasi Pemerintah di Era Digital

tvOnenews.com - Program pemerintah yang berjalan di lapangan belum tentu langsung dipahami masyarakat. Di tengah derasnya informasi digital, warga bisa memperoleh kabar dari berbagai sumber, membandingkan kebijakan, hingga menyampaikan kritik melalui media sosial dalam waktu singkat. 

Situasi ini membuat komunikasi publik menjadi bagian penting dari pelayanan pemerintah, bukan sekadar pelengkap setelah sebuah program dilaksanakan.

Tantangannya bukan hanya memastikan informasi tersebar luas, tetapi juga menjelaskan tujuan kebijakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Informasi yang tidak lengkap atau terlambat dijawab dapat memunculkan kesalahpahaman. 

Sebaliknya, komunikasi yang terbuka memberi ruang bagi masyarakat untuk memahami kebijakan sekaligus menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Karena itu, kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui pengumuman capaian, tetapi juga melalui kesediaan pemerintah mendengar dan merespons aspirasi warga.

Perubahan tersebut turut menuntut peran baru hubungan masyarakat (humas) pemerintah daerah. Mereka berada dekat dengan masyarakat dan memiliki posisi strategis untuk menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal. 

Penguatan peran itu menjadi salah satu fokus Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dalam Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Medan. Kegiatan ini mendorong keselarasan informasi pusat dan daerah sekaligus memperkuat kemampuan humas dalam menghadapi dinamika komunikasi digital.

Humas Daerah Jadi Penghubung Kebijakan dan Aspirasi Warga

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Bakom, Hariqo Wibawa Satria, menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menerjemahkan program nasional agar relevan dengan kehidupan masyarakat. Humas daerah tidak hanya bertugas menyampaikan kebijakan, tetapi juga menangkap respons warga dan meneruskannya kepada instansi terkait.

"Program prioritas pemerintah sampai kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Humas daerah adalah mata rantai terakhir yang menerjemahkan kebijakan nasional ke bahasa warga, sekaligus yang pertama mendengar apa yang dirasakan warga. Di tangan humas daerah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dijaga," ujar Hariqo.

Menurut Hariqo, komunikasi pemerintah perlu berjalan dua arah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Masukan, keluhan, dan kritik masyarakat perlu diterima secara terbuka sebagai bagian dari pelayanan, kemudian disampaikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang.