Teknologi Digital, AI, dan Media Sosial Mengubah Demokrasi, Indonesia-Australia Soroti Ancaman bagi Generasi Muda

tvOnenews.com - Perkembangan teknologi digital membawa peluang besar, tetapi juga menghadirkan tantangan yang semakin kompleks bagi demokrasi. Penyebaran informasi keliru, ancaman penipuan digital, hingga penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk memengaruhi opini publik menjadi persoalan yang perlu diantisipasi. 

Di tengah situasi tersebut, perlindungan anak di ruang digital dan peningkatan literasi masyarakat semakin penting untuk menjaga kualitas kehidupan demokrasi.

Persoalan itu turut menjadi perhatian dalam pertemuan Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Australia, Milton Dick MP, di Parliament House, Canberra, Australia, pada 15 Oktober 2026. 

Keduanya bertukar pandangan mengenai kebijakan perlindungan anak di media sosial, tata kelola AI, penanganan kejahatan siber, serta upaya mendorong partisipasi generasi muda dalam demokrasi.

Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Australia tidak hanya berkaitan dengan perdagangan atau keamanan kawasan. Kedua negara juga memiliki kepentingan untuk menghadapi dampak transformasi digital terhadap masyarakat.

Melalui diplomasi parlemen, pengalaman dalam merumuskan kebijakan, meningkatkan literasi demokrasi, dan melindungi warga dari ancaman teknologi dapat menjadi bahan pertukaran untuk memperkuat kerja sama kedua negara.

Perlindungan Anak dan Tata Kelola AI Jadi Tantangan Demokrasi Digital

Dalam pertemuan tersebut, Edhie Baskoro Yudhoyono, mengangkat kebijakan Australia mengenai pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai salah satu pengalaman yang relevan untuk dipelajari Indonesia.

Kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan kebijakan yang mampu melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda. Media sosial memberikan ruang untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, dan mengembangkan kreativitas. 

Namun, penggunaan platform digital juga membawa risiko paparan konten yang tidak sesuai usia, penyebaran misinformasi, serta pembentukan opini publik melalui informasi yang menyesatkan.

Ketua DPR Australia Milton Dick menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan media sosial di negaranya menempatkan tanggung jawab pada perusahaan platform digital untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan undang-undang. 

Perlindungan anak menjadi salah satu perhatian dalam mengatur akses terhadap konten yang tidak sesuai dengan usia mereka.

Pembahasan juga mencakup perkembangan kecerdasan buatan. Menurut Milton Dick, dampak AI tidak terbatas pada kemajuan teknologi, tetapi turut memengaruhi perekonomian, kehidupan sosial, dunia kerja, dan kualitas demokrasi.

Masyarakat membutuhkan informasi yang akurat agar dapat membentuk pandangan dan mengambil keputusan secara mandiri. Karena itu, penggunaan teknologi perlu diiringi upaya mencegah manipulasi informasi dan menjaga kualitas ruang publik. Milton Dick turut menyoroti kebutuhan energi dan air yang berkaitan dengan pengoperasian pusat data, sehingga perkembangan AI juga perlu dilihat dari sisi keberlanjutan.

Bagi Indonesia yang memiliki populasi generasi muda besar, pertukaran pengalaman tersebut dinilai relevan untuk memperkaya perspektif dalam merumuskan kebijakan digital. Tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan inovasi teknologi tanpa mengabaikan perlindungan masyarakat, kebebasan memperoleh informasi, dan tanggung jawab perusahaan digital.

Selain isu teknologi, pertemuan itu turut menyinggung hubungan Indonesia–Australia yang telah terbangun selama berbagai periode kepemimpinan, mulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri John Howard hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anthony Albanese.

Milton Dick menekankan pentingnya kepercayaan dalam menjaga hubungan kedua negara. “Hubungan yang kuat dibangun melalui kepercayaan selama bertahun-tahun. Pemerintah dapat berganti, tetapi hubungan persahabatan dan komitmen untuk saling memahami harus tetap terjaga,” demikian inti pesan yang mengemuka dalam dialog tersebut.

Kesinambungan hubungan bilateral perlu diperkuat melalui komunikasi antarpemerintah, antarparlemen, dan antarmasyarakat agar kerja sama tetap berjalan di tengah perubahan politik maupun teknologi.

Literasi Demokrasi Generasi Muda dan Ancaman Kejahatan Siber

Tantangan demokrasi digital tidak berhenti pada regulasi platform. Kemampuan masyarakat untuk memahami informasi, mengenali manipulasi, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Bramantyo Suwondo, mengangkat pertanyaan mengenai cara mendorong partisipasi generasi muda yang konstruktif di tengah meningkatnya penggunaan media sosial dan tantangan misinformasi.

Menanggapi hal itu, Milton Dick menjelaskan program pendidikan kewargaan yang ia dorong di Australia. Program tersebut membantu masyarakat, khususnya pelajar, memahami fungsi parlemen, proses pembentukan undang-undang, cara kerja institusi demokrasi, serta jalur partisipasi warga negara.

Ia juga menceritakan pengalamannya mengunjungi sekolah-sekolah di berbagai wilayah Australia, termasuk daerah terpencil, untuk memberikan pendidikan kewargaan secara langsung kepada siswa.

Menurut Milton Dick, demokrasi tidak hanya berlangsung melalui pemilihan umum. Demokrasi juga membutuhkan partisipasi yang bermakna, penghormatan terhadap perbedaan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Ia turut menyampaikan gagasan untuk memperluas praktik pendidikan kewargaan melalui jejaring parlemen internasional. Dengan cara tersebut, anggota parlemen di berbagai negara dapat bertukar pengalaman dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi.

Ibas menyambut pentingnya pertukaran pengalaman tersebut. Penguatan pendidikan kewargaan dinilai relevan bagi Indonesia untuk menyiapkan generasi muda yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu terlibat secara konstruktif dalam kehidupan bernegara.

Selain literasi demokrasi, ancaman kejahatan siber juga menjadi bagian dari diskusi. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, menanyakan pendekatan Australia dalam menangani kejahatan berbasis teknologi, termasuk peran lembaga penegak hukum.

Milton Dick menjelaskan bahwa Kepolisian Federal Australia atau Australian Federal Police menjalankan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisasi dan berbagai tindak pidana yang memanfaatkan teknologi digital.

Ia menyoroti tantangan berupa penipuan keuangan, penyalahgunaan ruang siber, serta pemanfaatan teknologi oleh jaringan kejahatan terorganisasi. Aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerugian finansial, mengancam keamanan transaksi, dan merugikan masyarakat. Teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung perdagangan narkotika, senjata, dan perdagangan orang.

Menurut Milton Dick, pelaku kejahatan terus menyesuaikan cara kerja mereka dengan perkembangan teknologi. Karena itu, pertukaran pengalaman, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan kerja sama internasional diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan maupun penanganan kejahatan lintas negara.

Dialog ini membuka ruang bagi Indonesia dan Australia untuk saling mempelajari pendekatan yang diterapkan masing-masing, khususnya dalam melindungi masyarakat dari penipuan digital, memperkuat keamanan transaksi keuangan, dan menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.

Diplomasi Parlemen Buka Ruang Kerja Sama Indonesia–Australia

Pertemuan tersebut juga menegaskan pentingnya diplomasi parlemen sebagai pelengkap hubungan resmi antarpemerintah. Menurut Ibas, hubungan government-to-government perlu diperkuat melalui hubungan parliament-to-parliament* dan people-to-people. Ketiga jalur tersebut dapat membantu menjaga kepercayaan sekaligus mendorong kerja sama yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Parlemen memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewakili rakyat, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, komunikasi antarlembaga legislatif harus terus dijaga,” menjadi pesan utama yang disampaikan dalam pertemuan.

Milton Dick menyambut pentingnya komunikasi antarlembaga legislatif untuk membahas berbagai persoalan secara terbuka, memahami perspektif masing-masing, dan mencari solusi bersama. Ia juga mengenang kunjungan pertamanya ke Indonesia sebagai Ketua DPR Australia dalam rangka pertemuan P20 di Jakarta, termasuk pengalaman mengikuti tarian *line dance* dalam jamuan resmi.

Di tingkat multilateral, Ibas turut menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Milton Dick sebagai Presiden ke-32 Inter-Parliamentary Union (IPU) pada 9 Oktober 2026 dalam Sidang ke-153 IPU di Arusha, Tanzania. Milton Dick menjadi orang Australia pertama sekaligus tokoh pertama dari kawasan Pasifik dalam sekitar 100 tahun terakhir yang memimpin organisasi tersebut.

Harapannya, kepemimpinan Milton Dick dapat memperluas kolaborasi antarparlemen, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi, memperkuat demokrasi, dan melindungi kepentingan masyarakat. Kerja sama di forum internasional juga dinilai dapat membantu memperluas pertukaran pengalaman dalam menghadapi persoalan yang melintasi batas negara.

Selain isu digital dan demokrasi, pertemuan itu membahas kerja sama pertahanan dan keamanan kawasan Indo-Pasifik, termasuk *Defence Cooperation Agreement* (DCA), serta peluang perdagangan dan investasi melalui optimalisasi Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Sektor pengolahan mineral, energi hijau, pertanian, dan inovasi teknologi turut menjadi perhatian.

Di bidang pendidikan, Ibas mendorong perluasan kesempatan beasiswa, pertukaran mahasiswa, kerja sama perguruan tinggi, dan peluang mobilitas generasi muda, termasuk program *working holiday*.

Berbagai agenda tersebut memperlihatkan luasnya ruang kerja sama kedua negara. Namun, di tengah transformasi digital, perlindungan anak, tata kelola AI, pemberantasan kejahatan siber, dan pendidikan demokrasi menjadi isu yang semakin penting untuk dibahas bersama.

Melalui komunikasi berkelanjutan dan pertukaran pengalaman, Indonesia dan Australia diharapkan dapat memperkuat kapasitas dalam merespons tantangan teknologi sekaligus menjaga partisipasi masyarakat dalam demokrasi. 

Diplomasi parlemen menjadi salah satu jalur untuk memastikan bahwa kemajuan digital tidak hanya menghadirkan inovasi, tetapi juga mendukung keamanan, keterbukaan informasi, dan kepentingan publik. (udn)