Pemerintah Dinilai Perlu Perbaiki Arsitektur Komunikasi

Jakarta, tvOnenews.com - Di tengah kompleksitas kebijakan fiskal dan derasnya arus digital efektivitas penyampaian program strategis negara kerap terjebak dalam ukuran yang keliru.

Konsultan Komunikasi Senior dari REQComm Strategic Consultant, Retno Kusumastuti turut merespons hal tersebut.

Ia menilai esensi komunikasi publik di era modern bukan sekadar asal sampai melainkan tolak ukur berupa sejauh mana sebuah kebijakan mampu dipahami, dipercaya, dan diinternalisasi oleh masyarakat tanpa memicu gesekan psikologis di level akar rumput.

“Pendekatan birokratis-administratif yang kaku seperti ini sudah usang. Sudah saatnya posisi strategis seperti Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dipimpin dan diisi oleh para praktisi kehumasan atau public relations (PR) profesional yang memahami seni manajemen persepsi dan empati sosial," ujar Retno, Jakarta, Minggu (4/10/2026).

Retno menilai gensi penataan ulang kepemimpinan ini terlihat jelas jika kita mengevaluasi rekam jejak Bakom RI dalam menyikapi isu-isu publik. 

Menurutnya Bakom kerap terjebak dalam pola pemadaman kebakaran atau firefighting PR. 

“Alih-alih menetapkan agenda setting secara konsisten melalui narasi besar (grand narrative) program pemerintah seperti hilirisasi, ketahanan pangan, hingga efisiensi anggaran respons kehumasan sering kali baru keluar setelah sebuah isu atau kritik publik terlanjur viral dan menjadi bola liar di media sosial,” kata dia.

Retno menjelaskan seorang birokrat karier umumnya melihat keberhasilan komunikasi dari output administrati atau seberapa sering konferensi pers digelar.

Sebaliknya, seorang praktisi PR dilatih untuk berorientasi pada outcome berupa bagaimana pergerakan persepsi publik, apakah tingkat kepercayaan terjaga, memitigasi risiko reputasi sejak sebuah kebijakan masih dalam tahap perumusan.

"Praktisi PR adalah bridge builder atau pembangun jembatan. Tugas utama mereka bukan sekadar membagikan informasi mentah, melainkan menerjemahkan regulasi teknis, kebijakan ekonomi, atau data yang rumit menjadi narasi yang relate, membumi, dan mudah dicerna oleh masyarakat awam tanpa kehilangan substansi hukumnya," jelas Retno.

Ia menambahkan, komunikasi publik yang ideal itu harus bernuansa nyaman yang mengartikan pesan disampaikan tanpa kesan menggurui, defensif, atau menceramahi dari atas. 

“Ketika sebuah kebijakan dikemas dengan empati dan bahasa keseharian yang objektif, resistensi publik akan melunak secara organik, sehingga stabilitas sosial-ekonomi tetap terjaga,” katanya.

Retno pun menjelaskan bahwa membahas lanskap komunikasi hari ini tentu tidak bisa dilepaskan dari adopsi teknologi kecerdasan buatan atau AI dan analitik data besar. 

Banyak lembaga publik mendadak latah, berlomba-lomba mengadopsi perangkat canggih untuk memproduksi konten secara masif.

Namun, Retno memberikan catatan kritis yang sangat tajam mengenai batasan teknologi tersebut seperti AI adalah akselerator, bukan perencana.

"AI dapat memproses jutaan data sentimen atau merumuskan ribuan kata dalam hitungan detik. Namun, AI tidak memiliki nurani, empati sosiologis, dan intuisi krisis. Jika angle komunikasi awal yang dipilih oleh pemerintah sudah keliru misalnya, merilis kampanye yang abai terhadap tekanan daya beli masyarakat maka penggunaan AI justru akan menjadi bumerang,” ujarnya.

Menurut Retno, ketika sudut pandang pesannya keliru, teknologi canggih itu hanya akan melipatgandakan distribusi pesan yang salah ke seluruh penjuru ruang digital dalam sekejap, memicu gejolak sentimen publik yang lebih luas.

"Oleh karena itu, otak di balik kemudi yang menentukan etika, konteks sosial, dan rasa empati mutlak harus berada di tangan praktisi kehumasan profesional yang memahami denyut nadi publik," imbuhnya.

Sudah saatnya komunikasi pemerintah bertransformasi menjadi citizen-centric hub yang profesional dan adaptif, didukung oleh SOP diseminasi krisis yang terintegrasi secara real-time dengan humas kementerian dan daerah tanpa menunggu instruksi berlapis.

Penempatan praktisi kehumasan di pucuk pimpinan bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat fondasi kepercayaan publik terhadap kebijakan negara.

"Komunikasi pemerintah yang sukses bukanlah tentang seberapa lantang negara berbicara kepada rakyatnya, tetapi seberapa baik negara mendengarkan, menghargai, dan merumuskan kebijakan bersama rakyat," pungkasnya.(raa)